JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjalin kolaborasi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk guna memfasilitasi para Mitra Driver Gojek dalam memperoleh hunian pertama mereka lewat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP.
Ikatan kemitraan tersebut resmi disepakati di Kantor BP Tapera, Jakarta, Jumat (3/7/2026), oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, bersama Chief of Public Affairs, Public Policy & Government Relations PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Shinto Nugroho.
Sistem kerja sama yang dijadwalkan bergulir hingga tahun 2027 ini menawarkan stimulus berupa uang muka atau down payment (DP) sebesar 0 persen.
Program tersebut diformulasikan untuk memangkas kendala finansial awal yang kerap kali menjadi ganjalan bagi para pekerja mandiri ketika berhadapan dengan instansi perbankan.
Kriteria Finansial dan Syarat Kelayakan
Chief of Public Affairs, Public Policy & Government Relations PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Shinto Nugroho, menggarisbawahi bahwa kendati menawarkan kelonggaran tanpa uang muka, program ini tetap menerapkan mekanisme penyaringan yang ketat demi menjamin bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
Format kemitraan ini menetapkan batasan umur bagi calon penerima manfaat berada di kisaran 21 sampai 45 tahun. Di samping itu, status pemohon wajib terverifikasi masuk dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta terbukti belum pernah mempunyai aset tempat tinggal pribadi sebelumnya.
Guna meminimalkan risiko kredit di ceruk pekerja informal, instrumen penilaian tidak semata-mata bertumpu pada rekam jejak keuangan konvensional.
"Proses verifikasi melibatkan metrik internal dari platform Gojek yang mencakup tingkat kinerja dalam penyelesaian pemesanan (trip completion rate)," ucap Shinto.
Faktor lain yang dinilai adalah durasi waktu aktif serta akumulasi jam operasional (online) mitra driver dalam rentang waktu satu bulan. Data performa operasional inilah yang diintegrasikan ke dalam sistem penilaian untuk mengukur kelayakan awal sebelum berlanjut ke tahapan pembiayaan perbankan.
Sementara itu, dari sudut pandang perbankan, kalkulasi kemampuan membayar dikombinasikan dengan basis data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Penyesuaian regulasi SLIK ditujukan untuk memberikan kelonggaran asesmen profil risiko pekerja informal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan," tambah Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma.
Realisasi Sektor dan Tantangan Keberlanjutan
Adapun pengucuran FLPP dari BP Tapera sampai dengan 2 Juli 2026 membukukan total realisasi sebanyak 93.339 unit rumah dengan akumulasi nominal pembiayaan menembus Rp 11,60 triliun.
Meski program ini membidik perluasan jangkauan ke sektor mandiri, porsi penyerapan dana saat ini masih didominasi oleh kelompok formal, yakni Pekerja Swasta sebanyak 61.126 orang dengan 65,49 persen, Wiraswasta 15.890 orang dengan 17,02 persen, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 7.643 orang dengan 8,19 persen, serta TNI/Polri sebanyak 1.394 dengan porsi 1,49 persen.
"Ketimpangan angka penyerapan ini menegaskan adanya hambatan struktural bagi segmen non-formal dalam mengakses fasilitas likuiditas perumahan," tegas Sid.
Penghasilan pekerja informal yang fluktuatif setiap bulannya menjadi tolok ukur yang sensitif bagi bank penyalur. Oleh karena itu, kesuksesan jangka panjang dari skema DP 0 persen ini bertumpu pada program edukasi tata kelola keuangan keluarga.
"Para pengemudi dituntut menjaga kualitas kredit tetap bersih guna menghindari kegagalan pembayaran pada masa tenor berjalan," tuntas Sid.