JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons cepat dengan mendesak PT Pertamina memasok tambahan solar bagi kalangan petani di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Langkah ini diambil usai dirinya mendengarkan langsung keluhan mengenai hambatan dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) guna menunjang aktivitas bercocok tanam.
Poin keberatan tersebut tersampaikan sewaktu Amran tengah memantau jalannya program cetak sawah rakyat (CSR) di kawasan Desa Winggap Kai, Distrik Semangga, Sabtu (4/7/2026).
Salah seorang petani lokal bernama Selfius Gebze menyampaikan aspirasinya agar pihak pemerintah mendirikan Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) yang dialokasikan khusus bagi kebutuhan para petani.
“Pombensin solar buat petani, SPBU,” kata Selfius.
Aspirasi tersebut langsung disambut riuh oleh ratusan petani lain yang memadati lokasi. Mereka menyuarakan keluh kesah serupa mengenai ketersediaan solar yang sangat terbatas.
Menyikapi keadaan tersebut, Amran menginstruksikan kepada jajarannya untuk secepatnya mengontak pihak Pertamina.
“Dirjen tolong ditelepon sekarang cari nomor teleponnya, telepon,” ujar Amran.
Tidak berselang lama, Amran membagikan hasil dari koordinasi teleponnya bersama manajemen Pertamina. Dirinya menyatakan bahwa perusahaan milik negara tersebut telah memberikan lampu hijau untuk memperbesar kuota solar ke wilayah Merauke.
“Pertamina, mereka sudah setuju untuk menambah kuotanya,” kata Amran.
Ia menguraikan bahwa pihak kementerian bakal terus membangun jalinan komunikasi intensif dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta Direktur Utama Pertamina demi menjamin terpenuhinya keperluan di sektor pertanian.
Amran berpandangan bahwa terjadinya kelangkaan solar ini mengindikasikan bahwa ritme aktivitas pertanian di Merauke tengah melesat naik, sejalan dengan semakin meluasnya lahan yang kini digarap oleh para petani.
“Kalau dulu dikirim solar tidak dipakai, nah sekarang kekurangan solar. Saya bangga dengan kekurangan itu berarti bapak mau kerja keras,” ujarnya.
Berdasarkan catatan dari Kementerian Pertanian, luasan sawah yang berhasil dicetak di Merauke sepanjang tahun 2025 telah menyentuh 17.000 hektare.
Target luasan ini diupayakan bertambah sebesar 31.241 hektare pada periode tahun 2026. Di samping itu, pemerintah menggulirkan agenda optimalisasi lahan dengan cakupan seluas 40.000 hektare di tahun 2024, disusul 11.573 hektare pada tahun 2025, serta 1.926 hektare pada tahun 2026.
Melalui perpaduan kedua program strategis tersebut, area luasan panen di wilayah Merauke terpantau melonjak signifikan, dari semula 44.808 hektare pada tahun 2023 menjadi 79.428 hektare di tahun 2025.
Volume produksi beras pun ikut merangkak naik dari angka 104.668 ton dengan estimasi nilai Rp 523 miliar pada tahun 2023, menjadi 206.991 ton dengan valuasi ekonomi mencapai Rp 1,3 triliun pada tahun 2025.
Amran memberikan penegasan bahwa semua area sawah yang diwujudkan lewat program cetak sawah rakyat sepenuhnya bakal diserahkan menjadi hak milik masyarakat.
Dirinya sekaligus menepis isu yang menyebutkan bahwa pelaksanaan program ini dijalankan lewat unsur paksaan. Menurut pemaparannya, warga di Merauke justru secara mandiri mengajukan agar lahan mereka dikonversi menjadi sawah produktif.
Pemerintah, lanjut Amran, memosisikan diri untuk menyerap hasil gabah maupun beras warga lewat Perum Bulog mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp 6.500 per kilogram untuk kategori gabah kering panen (GKP).
“Jadi tolong saudaraku, sahabatku, jangan diatasnamakan masyarakat di sini bahwa tidak setuju dengan kedatangan kegiatan cetak sawah,” tutur Amran.