JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026.
Ia menggarisbawahi, rentetan permasalahan dalam haji 2026 harus menjadi perhatian serius serta bahan evaluasi untuk pelaksanaan pada 2027.
"Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Jangan ada persoalan yang ditutup-tutupi karena setiap kekurangan adalah bahan pembelajaran untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik," ujar Irfan dalam siaran press, dikutip Minggu (5/7/2026).
Pesan itu diutarakan Irfan saat menyajikan arahan pada Malam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Forum itu menjadi momentum strategis bagi jajaran Kemenhaj untuk melangsungkan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, sekaligus menyusun langkah-langkah pembenahan menuju pelaksanaan haji 2027 yang kian profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah.
"Puja-puji sudah selesai. Apresiasi sudah selesai. Tepuk tangan sudah selesai. Saatnya kami mulai menyiapkan pelayanan haji tahun 2027. Dimulai malam ini kami mengevaluasi apa yang telah kami lakukan kemarin," ujar Irfan.
Rakernas Evaluasi Haji, tutur Irfan, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji. Lewat wadah tersebut, bermacam kritik, permasalahan, dan rekomendasi pembenahan diharapkan dapat dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan layanan haji pada musim selanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Irfan menyoroti sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius, seperti laporan dugaan percepatan keberangkatan jemaah oleh oknum petugas yang tidak selaras dengan prosedur, serta indikasi penyalahgunaan fasilitas akomodasi di Arab Saudi oleh sebagian petugas haji.
Ia meminta direktorat jenderal terkait selekasnya melangsungkan verifikasi atas temuan tersebut, diteruskan dengan evaluasi dan penindakan sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
Selain menyoroti bermacam permasalahan, Irfan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang dianggap berhasil membangun soliditas organisasi dalam waktu relatif singkat semenjak kementerian tersebut dibentuk.
Ia mengenang proses awal pembentukan lembaga yang waktu itu belum mempunyai kantor, sumber daya manusia, maupun perangkat organisasi. Kini, kementerian tersebut telah berkembang dengan sokongan lebih dari 3.000 personel.
"Hari ini lebih dari 3.000 orang menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah. Kami yang awalnya tidak saling mengenal, kini menjadi tim yang sangat solid. Terima kasih," imbuh Irfan.
Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa integritas mesti menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pelayanan ibadah haji. Menurut dia, layanan yang berkualitas cuma dapat terwujud andai seluruh penyelenggara menjaga amanah, menjunjung tinggi kejujuran, serta menomorsatukan kepentingan jemaah di atas kepentingan pribadi.
Komitmen tersebut dapat direalisasikan melalui pelbagai kebijakan yang berpihak kepada jemaah. Beberapa di antaranya ialah penolakan penggunaan fasilitas eksklusif di Mina oleh pimpinan kementerian, serta pengembalian keuntungan dari vendor untuk dialihkan menjadi peningkatan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah.
"Mudah-mudahan dengan semangat Bapak-Ibu sekalian, dengan niat yang ikhlas dan tulus, insya allah kami mampu menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, semakin berintegritas, dan semakin memuliakan jemaah Indonesia," tutup Irfan.