JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memproyeksikan kebutuhan alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 mendatang bakal menyusut ke angka kisaran Rp 174 triliun.
Said menjelaskan, kalkulasi tersebut berpijak pada kalkulasi volume Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta target masyarakat penerima manfaat program MBG.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," ujar Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Tatkala dimintai kejelasan mengenai nominal pasti penyusutan dana MBG yang dimaksud, Said mengomparasikan angka itu dengan data yang sempat mengemuka sebelumnya.
"Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah," katanya.
Walau demikian, Said menandaskan nominal tersebut statusnya masih berupa prediksi. Agenda pembahasan resmi dana MBG dalam RAPBN 2027 bersama pihak pemerintah baru akan digulirkan mendekati momen pengesahan APBN.
"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah," ujar dia.
Meski begitu, Said menjamin bahwa penyusutan pagu anggaran tidak bakal memicu kemunduran mutu program tersebut. Ia memastikan, mutu pelayanan serta manajemen tata kelola MBG akan konsisten terjaga dengan baik.
"BGN itu, ah, MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," pungkas Said.
Diinformasikan sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari membeberkan, pagu indikatif BGN untuk periode tahun anggaran 2027 menyentuh angka Rp 270,2 triliun.
Alokasi dana tersebut diplot untuk mengakomodasi keperluan sekitar 81,5 juta sasaran penerima manfaat. Namun, Agustina memperjelas bahwa total anggaran itu belum berkekuatan final lantaran mesti digodok kembali bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas.
"Nah, sementara memang sekali lagi ini belum final karena belum dibahas ya. Nanti tolong hati-hati nulisnya nih, nanti kalau itu terus langsung ngomongnya ini ya. Tapi, kami masih akan terus membahaslah," kata Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (15/6/2026).
Menurut penjelasannya, pihak BGN saat ini masih mengulas target penerima manfaat beserta tingkat keperluan anggaran program.
Salah satu skema simulasi yang dijalankan bahkan memperlihatkan total penerima manfaat berpeluang terpangkas berkisar 8 juta jiwa, sejalan dengan langkah penajaman target serta pembenahan tata kelola pelaksanaan program, termasuk keberadaan dapur penyedia konsumsi, sebagai bagian dari skenario efisiensi.