JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa Indonesia dan Iran menaruh prioritas pada sektor peternakan dan bioteknologi lantaran kedua bidang ini dinilai saling menguntungkan serta saling melengkapi bagi pengembangan kerja sama ekonomi halal D-8.
“Indonesia memiliki basis pelaku usaha peternakan, rantai pasok yang berkembang, serta produk dan industri pangan halal,” kata Direktur, Senin (13/07/2026.
“Sementara Iran memiliki keunggulan komparatif di bidang bioteknologi peternakan seperti intervensi embrio dan pengembangan flavoring (perisa). Hal ini tentu akan memperkuat keunggulan kedua negara,” tambah Ary.
Kemlu memandang bahwa kolaborasi tersebut sejalan dengan bentuk kerja sama Indonesia-Iran dalam aspek nanoteknologi dan bioteknologi pertanian, serta turut menyokong tema D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 yang berfokus pada penguatan ekonomi halal via kolaborasi global, rantai pasok halal, sekaligus ketahanan pangan nasional, tutur Ary.
Ary menyebutkan bahwa kemitraan dengan Iran berpeluang untuk menjadi pintu gerbang menuju kawasan setempat karena letak geografis beserta jaringan niaga Iran yang mampu menjangkau Asia Selatan dan Asia Tengah, termasuk memanfaatkan platform layaknya Indonesia-Iran Trade Center (IITC).
Kendati demikian, perwujudan peluang kerja sama tersebut masih membutuhkan adanya pemetaan pasar yang jauh lebih mendalam, ucap Ary.
“Di antaranya melalui kajian teknis dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) terkait standar, kuota, serta pembentukan mekanisme sertifikasi halal lintas kawasan,” lanjutnya.
Ia pun menerangkan jika Kemlu RI bakal konsisten menjalin koordinasi dengan KBRI di Teheran serta Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengenai kemitraan pada sektor dimaksud, teristimewa dalam urusan diplomasi ekonomi, penyelesaian hambatan teknis, hingga pendampingan informasi pasar dan regulasi.
Mengenai penanganan hambatan teknis, Ary menuturkan pihak Kemlu bakal berkoordinasi secara intim dengan kementerian/lembaga teknis semisal Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, dan otoritas terkait guna menanggulangi persoalan seperti tarif, standar halal, logistik rute pengiriman, sistem pembayaran, serta regulasi.
Bukan hanya itu, Kemlu juga bakal bertindak selaku fasilitator sekaligus jembatan diplomatik pada aspek teknis, seperti halnya perizinan karantina hewan serta skema pembayaran lintas batas yang otoritasnya berada di bawah kendali kementerian/lembaga teknis.
Pada 10 Juli, Kemlu RI mengabarkan bahwa D-8 HEI telah berhasil memfasilitasi courtesy meeting antara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan delegasi D-8 HEI asal Iran.
Pertemuan itu melahirkan kesepahaman mula untuk menjajaki relasi bisnis di antara para pelaku usaha Indonesia dan Iran, khususnya pada sektor perdagangan, peternakan, kemasan produk pangan, perisa, serta bioteknologi yang menunjang sektor pertanian dan peternakan.
Kemlu mengutarakan bahwa HIPMI bakal mendorong kemitraan itu agar berlanjut menuju jenjang yang lebih konkret, misalnya penandatanganan Letter of Intent atau MoU, penguatan kapasitas pengusaha kedua negara, pertukaran teknologi dan pengalaman, serta penjajakan proyek bisnis bersama.
D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) sendiri merupakan bagian dari rangkaian keketuaan Indonesia pada D-8 masa jabatan 2026-2027 yang digelar pada 8-12 Juli 2026 dengan mengusung tema “Strengthening D-8 Halal Economy through International Collaboration.”