JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) angkat suara menanggapi permintaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar seluruh perusahaan BUMN, termasuk anak usahanya, menunda sejumlah aksi korporasi. Danantara berencana melakukan evaluasi mendalam terhadap aksi korporasi yang dijalankan oleh BUMN guna memastikan strategi dan tata kelola yang lebih efisien dan transparan.
Wakil Direktur Telkom Indonesia, Muhammad Awaluddin, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima arahan untuk mengkonsultasikan beberapa aksi korporasi yang berskala besar dengan Danantara. “Ya memang kami diminta mengkonsultasikan beberapa aksi korporasi kami yang sifatnya memang skalanya cukup besar,” ujar Awaluddin dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta.
Menurut Awaluddin, evaluasi dan koordinasi dengan Danantara adalah bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan di mata investor. Beberapa aksi korporasi yang tengah dikonsultasikan meliputi pembangunan infrastruktur fiber optik dan pusat data (data center) yang dinilai vital bagi penguatan ekosistem digital Telkom.
“Sehingga nanti kami benar-benar sejalan dengan misi dari Danantara sendiri,” tambahnya.
Telkom Fokus Perkuat Infrastruktur dan Ekosistem Digital
Awaluddin menjelaskan bahwa Telkom telah memiliki infrastruktur yang kuat dan lengkap, baik di darat, laut, maupun langit, yang menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem digital nasional. Infrastruktur tersebut menjadi modal utama agar Telkom dapat tetap kompetitif di tengah persaingan industri teknologi dan telekomunikasi yang semakin ketat.
“Ini merupakan bagian dari growth story kita untuk bisa membuat Telkom lebih valuable dan juga lebih menarik bagi investor kita,” jelasnya.
Instruksi Penundaan RUPS dan Aksi Korporasi dari Danantara
Sebelumnya, Danantara menginstruksikan seluruh BUMN untuk menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya bagi perusahaan yang belum membuka akses publik atau belum terbuka sepenuhnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi seluruh anak usaha BUMN, baik yang langsung maupun tidak langsung dimiliki.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Arahan Nomor S-027/DI-BP/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025 tentang Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN.
Kepala Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa penundaan ini dimaksudkan agar pihaknya dapat menelaah lebih rinci laporan operasional dan tata kelola BUMN selama ini. Hal ini penting mengingat Danantara kini memiliki status sebagai pemegang saham mayoritas BUMN.
“Hal itu sebetulnya untuk memastikan supaya Danantara sebagai pemegang saham melihat operasional ini secara baik dan benar, dan untuk lebih menciptakan efisiensi juga,” ujar Rosan di Istana Merdeka Jakarta.
Kajian Mendalam dan Pelaporan Berkala
Selain menunda RUPS, Danantara juga meminta agar setiap kegiatan aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BUMN mendapatkan kajian menyeluruh dari Danantara sendiri serta holding operasional masing-masing perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan memastikan langkah korporasi mendukung strategi jangka panjang.
Lebih lanjut, Danantara menginstruksikan seluruh BUMN membuat dan menyetorkan laporan berkala terkait perkembangan aksi korporasi. Langkah ini diharapkan bisa membantu pemantauan yang lebih ketat serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.
Respons BUMN dan Dampak ke Pasar
Respons Telkom dan BUMN lain terhadap permintaan Danantara ini menunjukkan adanya sinergi antara pengelola dana investasi negara dan perusahaan pelat merah dalam memperbaiki tata kelola dan strategi bisnis. Evaluasi dan penundaan aksi korporasi diharapkan mampu menghindarkan potensi risiko yang mungkin muncul akibat keputusan yang terburu-buru dan kurang kajian mendalam.
Para investor juga menyambut baik langkah ini sebagai upaya memperkuat nilai perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pasar. Dengan pengelolaan yang lebih hati-hati, BUMN diharapkan bisa semakin kompetitif dan berdaya saing di era digital yang penuh tantangan.