JAKARTA – Pemerintah kembali mendapat peringatan keras terkait maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang masih subur di berbagai wilayah Indonesia. Selain menimbulkan kerugian besar bagi negara, praktik PETI juga berisiko tinggi membahayakan keselamatan para pelaku dan merusak lingkungan.
Tragedi terbaru terjadi di kawasan pertambangan batu alam ilegal di Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 30 Mei 2025 pagi. Sebuah tanah longsor besar menewaskan belasan orang dan merusak sejumlah kendaraan berat seperti excavator. Peristiwa memilukan ini memantik evaluasi ulang pemerintah untuk meningkatkan kontrol serta penegakan hukum terhadap PETI.
Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Wafid, menjelaskan penyebab longsor yang terjadi di lokasi tersebut. “Area terdampak memiliki kemiringan lereng tebing sangat terjal, lebih dari 45 derajat, dan termasuk wilayah kerentanan pergerakan tanah tinggi,” kata Wafid.
Wafid menambahkan, metode penambangan yang digunakan, yakni teknik under cutting pada tambang terbuka, menjadi faktor pemicu utama longsor. “Teknik ini memang salah dan berbahaya karena mengikis penyangga tanah di bawah tanpa perlindungan yang cukup,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Bambang Tirto Mulyono, menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali memberi peringatan keras kepada para penambang. “Kami sudah mengingatkan dengan nada tegas, bahkan Polresta Cirebon memasang garis polisi sejak Februari lalu untuk mencegah aktivitas ilegal di lokasi itu. Seharusnya penambangan dilakukan dari atas, bukan dari bawah,” ujarnya.
Bambang juga mengungkapkan langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah. “Kami langsung menutup sejumlah titik tambang ilegal di 16 kabupaten dan 1 kota di Jawa Barat. Tercatat ada 176 lokasi pertambangan ilegal yang jadi fokus pengawasan,” jelasnya.
Selain langkah penutupan, Dinas ESDM Jawa Barat akan menerbitkan dua surat edaran guna menguatkan pengawasan dan pencegahan praktik PETI. Ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menindak aktivitas tambang ilegal yang membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Menanggapi kondisi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan fakta mengejutkan terkait praktek nakal dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP). “Sering kali dokumen izin dipalsukan, misalnya tanda tangan bupati yang sudah meninggal masih digunakan dalam pengajuan,” kata Bahlil dalam forum Energi Mineral di Jakarta.
Bahlil menegaskan perlunya perbaikan sistem perizinan untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan negara dan memicu pertambangan ilegal. “Izin yang ‘aspal’ asli tapi palsu membuat pengawasan jadi sulit dan memperbesar celah praktik ilegal,” katanya.
Lebih jauh, masalah pertambangan ilegal juga berdampak luas pada lingkungan. Aktivitas PETI sering kali mengabaikan standar keselamatan dan prosedur lingkungan, sehingga memicu bencana seperti longsor dan pencemaran sumber daya alam.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa celah peraturan dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama maraknya PETI di Indonesia. “Kelemahan regulasi dan pengawasan membuka peluang bagi aktivitas ilegal berkembang pesat,” ujar Fahmy dalam sebuah diskusi editorial.
Sementara itu, upaya pencarian korban longsor di kawasan Gunung Kuda, Cirebon, masih terus berlangsung. Tim SAR berjuang keras menghadapi medan sulit dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat demi memastikan tidak ada korban yang tertinggal di area tambang ilegal tersebut.
Peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera menata ulang sistem pengawasan pertambangan, memperketat penegakan hukum, dan mengedukasi masyarakat akan bahaya serta dampak buruk pertambangan ilegal.