JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor per Sabtu, 14 Juni 2025. Program ini berupa penghapusan sanksi administratif seperti denda dan bunga keterlambatan pajak kendaraan, dan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2025.
Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Program ini menjadi angin segar bagi warga Ibu Kota yang selama ini terbebani denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Tujuan Pemutihan: Dorong Kepatuhan Warga dan Optimalkan Pendapatan Daerah
Pemutihan pajak kendaraan bukan hanya bentuk peringatan hari besar, tapi juga merupakan strategi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor.
Dengan penghapusan denda dan bunga, diharapkan para pemilik kendaraan yang selama ini menunggak pajak bisa segera melunasi kewajiban mereka tanpa takut terkena beban tambahan.
Warga Jakarta Sambut Positif Program Pemutihan
Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat. Sejumlah warga mengaku terbantu karena bisa membayar tunggakan tanpa dikenakan sanksi tambahan.
“Kebijakan ini sangat meringankan. Saya sudah lama menunggak karena situasi keuangan yang tidak memungkinkan. Dengan adanya pemutihan ini, saya jadi semangat untuk melunasi pajak kendaraan,” kata Arif Nugroho, warga Pasar Minggu yang ditemui saat mengurus pajak kendaraannya di kantor Samsat.
Hal serupa juga disampaikan oleh Siti Kurniasih, warga Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa penghapusan denda sangat membantu masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi pasca-pandemi.
“Buat kami yang penghasilannya tidak menentu, denda itu memberatkan. Jadi pemutihan ini sangat membantu, apalagi waktunya cukup panjang,” ujarnya.
Rincian Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
Berikut beberapa poin penting dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2025:
Berlaku mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025.
Penghapusan sanksi administratif, termasuk denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Berlaku untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, baik milik pribadi maupun badan usaha.
Pembayaran dapat dilakukan di seluruh kantor Samsat di wilayah DKI Jakarta, serta melalui layanan Samsat keliling dan gerai Samsat.
Dorongan untuk Taat Pajak dan Perpanjangan STNK
Kebijakan ini juga diharapkan bisa memotivasi pemilik kendaraan untuk segera melakukan perpanjangan STNK yang tertunda akibat tunggakan. Dengan tidak adanya beban denda, proses legalisasi kendaraan dapat lebih mudah dilakukan, sekaligus membantu mengurangi jumlah kendaraan tidak aktif secara administratif di Jakarta.
Sementara itu, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, kanal berita daring, hingga pemasangan spanduk di kantor Samsat dan ruang publik.
Imbauan dari Pemprov DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta mengimbau seluruh warga yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera memanfaatkan program ini sebelum batas waktu berakhir.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan. Ini adalah kesempatan langka karena sanksi denda dan bunga kami hapuskan selama periode pemutihan ini. Mari bersama-sama kita dukung pembangunan daerah dengan taat pajak,” ujar salah satu pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Langkah Mudah Bayar Pajak Tanpa Denda
Untuk memanfaatkan program pemutihan ini, warga bisa mengikuti langkah berikut:
Datang ke kantor Samsat terdekat atau gunakan layanan Samsat Keliling dan gerai Samsat.
Siapkan dokumen yang diperlukan, seperti STNK, KTP pemilik, dan bukti pembayaran terakhir.
Petugas akan menghitung besaran pokok pajak tanpa menambahkan denda atau bunga keterlambatan.
Lakukan pembayaran sesuai ketentuan dan dapatkan bukti pelunasan serta legalisasi STNK.
Program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung selama 2,5 bulan ini diharapkan dapat menurunkan jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak di Jakarta. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.
Bagi warga Jakarta yang ingin menikmati penghapusan denda ini, segera manfaatkan program sebelum batas waktu 31 Agustus 2025.
