JAKARTA - Pemerintah menekankan bahwa strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia ke depan harus berbasis data. Pendekatan ini dinilai sangat krusial untuk memastikan seluruh program bantuan, pelatihan, hingga akses pembiayaan tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
Pernyataan ini disampaikan dalam agenda pembinaan pelaku UMKM, yang juga dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi daerah serta pelaku usaha lokal. Pendataan yang akurat menjadi landasan utama untuk menciptakan ekosistem UMKM yang sehat, mandiri, dan mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi global.
“Tanpa data yang lengkap, mustahil kita bisa memberikan dukungan yang benar-benar dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Karena itu, pendataan berbasis digital menjadi langkah prioritas,” ujar salah satu pejabat yang terlibat dalam program pengembangan UMKM tersebut.
Integrasi Data Tingkatkan Efektivitas Program
Pemerintah mendorong penggunaan sistem data tunggal untuk UMKM di seluruh Indonesia. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan bantuan, serta memastikan alokasi anggaran negara betul-betul efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.
Pendekatan ini sekaligus menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, hingga kemitraan dengan sektor swasta. Dengan data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, pelaku UMKM akan lebih mudah dikategorikan berdasarkan skala usaha, jenis produk, serta potensi pasarnya.
“UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi nasional, tapi juga penggerak utama penciptaan lapangan kerja. Maka, pendekatan berbasis data ini akan membuat mereka lebih kuat secara kelembagaan dan produktif secara ekonomi,” jelasnya.
Arah Baru UMKM: Digitalisasi dan Klasterisasi
Selain data, dua strategi lain yang menjadi fokus dalam pengembangan UMKM adalah digitalisasi dan pembentukan klaster usaha. Pemerintah daerah diminta aktif mendorong pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan platform digital baik dalam pemasaran maupun transaksi keuangan.
Digitalisasi terbukti mampu memperluas jangkauan pasar UMKM, terutama untuk produk-produk lokal yang memiliki keunikan dan daya tarik khas. Dalam waktu yang bersamaan, pembentukan klaster berbasis komoditas unggulan juga dipandang efektif untuk mendorong efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, serta memudahkan sertifikasi dan standarisasi.
“Dengan pembentukan klaster, kita bisa lebih fokus dalam mendampingi UMKM, baik dari sisi teknologi, manajemen, maupun perluasan pasar. Ini strategi konkret yang sudah terbukti di berbagai daerah,” ungkapnya.
Tantangan dan Solusi
Meski strategi pengembangan berbasis data dan digitalisasi dinilai sangat efektif, namun pelaksanaannya di lapangan masih menemui sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, serta belum meratanya pelatihan berbasis kebutuhan aktual.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat solusi atas kendala tersebut, termasuk melalui pelibatan komunitas, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta penguatan peran Dinas Koperasi dan UKM di daerah.
Pemutakhiran Data Setiap Tiga Bulan
Salah satu terobosan penting adalah agenda pemutakhiran data UMKM setiap tiga bulan. Pendekatan ini diharapkan menjaga data tetap relevan dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan nasional. Seluruh UMKM didorong untuk aktif dalam proses pembaruan data, baik secara mandiri melalui sistem digital maupun lewat pendampingan langsung di daerah.
“Ke depan, data UMKM akan menjadi bagian dari sistem informasi nasional, yang mendukung visi pembangunan ekonomi jangka panjang, termasuk integrasi dengan platform keuangan, pajak, dan ekspor,” tambahnya.
Dengan komitmen untuk membangun sistem pendataan UMKM yang kuat, pemerintah berharap ekosistem UMKM Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dukungan dari semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta menjadi kunci sukses keberlanjutan program ini.
