JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menginisiasi langkah strategis dengan menerapkan prinsip zero waste to landfill, atau pengelolaan sampah tanpa residu ke tempat pembuangan akhir (TPA). Inisiatif ini menjadi salah satu upaya konkret sektor perbankan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan memperkuat peran aktif lembaga keuangan dalam mendorong transformasi berkelanjutan.

Dukungan terhadap program ini datang dari berbagai pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, yang menilai langkah BNI sebagai contoh nyata komitmen dunia keuangan terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Komitmen BNI merupakan contoh nyata bahwa lembaga keuangan tidak hanya bicara angka, tetapi juga kepedulian terhadap bumi. Ini sejalan dengan semangat green economy yang tengah digencarkan pemerintah,” ujar Fauzi.

BNI mencatat keberhasilan signifikan melalui program ini, dengan mencegah terjadinya emisi karbon sebesar 210.502 kilogram CO2 ekuivalen (KgCO2eq). Fauzi menyebut capaian tersebut bukan hanya prestasi teknis, tetapi juga mencerminkan langkah strategis yang memperkuat daya saing bank dalam menghadapi tuntutan environment, social, and governance (ESG) yang semakin ketat.

“Transformasi keberlanjutan seperti yang dilakukan BNI akan menjadi nilai tambah di mata investor global,” tegasnya.

Pengelolaan Limbah Jadi Cermin Tata Kelola Perusahaan

Program zero waste yang dijalankan BNI tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperlihatkan sistem tata kelola perusahaan yang sehat dan visioner. Fauzi menekankan pentingnya pelibatan seluruh pegawai dalam menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

“Membangun budaya green lifestyle di tempat kerja adalah pondasi penting. Ini bukan program sesaat, tapi investasi jangka panjang untuk perubahan perilaku,” katanya.

Fauzi menambahkan bahwa upaya ini bisa menjadi inspirasi bagi badan usaha milik negara (BUMN) lainnya maupun sektor swasta untuk mengelola limbah secara lebih serius dan terencana. Menurutnya, BNI telah membuka jalan bagi terbentuknya ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

“BNI telah menunjukkan bahwa keberlanjutan bisa dimulai dari kantor. Ini momentum untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan kebijakan publik demi masa depan yang lebih lestari,” lanjutnya.

DPR Dorong Regulasi Pro-Lingkungan di Sektor Keuangan

Sebagai anggota legislatif yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, sektor moneter, dan jasa keuangan, Komisi XI DPR menyatakan kesiapan untuk memperkuat payung hukum terkait komitmen hijau di sektor keuangan.

“Kami di Komisi XI siap mendorong regulasi yang memperkuat komitmen lingkungan di sektor keuangan,” tegas Fauzi.

Ia juga mendorong terciptanya lebih banyak inovasi hijau dari berbagai sektor bisnis, tak hanya dari perbankan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak bisa ditopang hanya oleh pemerintah, melainkan butuh keterlibatan aktif dunia usaha.

Program zero waste to landfill yang digagas BNI ini menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari agenda transisi menuju ekonomi hijau (green economy), yang saat ini menjadi prioritas global. Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini diyakini dapat menjadi model replikasi untuk lembaga keuangan lainnya yang ingin berkontribusi dalam agenda lingkungan nasional dan global.

Langkah BNI ini sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelaku industri jasa keuangan yang adaptif terhadap tuntutan zaman, sekaligus bertanggung jawab terhadap masa depan bumi.