JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2025 mencapai 350.000 unit rumah subsidi. Angka ini menjadi capaian tertinggi sejak program tersebut berjalan dan diharapkan mampu mendorong pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menandatangani Komitmen Dukungan Program Pembiayaan KPR FLPP bersama Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di kantor BTN Kuningan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Menteri Maruarar menegaskan peran penting BTN sebagai penyalur KPR FLPP terbesar. “BTN adalah yang paling banyak melakukan pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa BTN tidak hanya berperan sebagai penyalur kredit, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam program perumahan rakyat yang inklusif.
Nota kesepahaman yang ditandatangani ini menjadi fondasi kerja sama antara Kementerian PKP, BTN, dan BP Tapera dalam mendukung Program KPR Sejahtera FLPP. Program ini adalah bagian dari program pemerintah “Tiga Juta Rumah” yang bertujuan memberikan hunian layak, terjangkau, dan sesuai regulasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Maruarar juga berdialog langsung dengan sejumlah pekerja sektor informal yang berhasil membeli rumah melalui KPR FLPP tanpa persyaratan slip gaji. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut semakin inklusif dan membuka akses bagi berbagai kalangan masyarakat.
Menteri PKP mengapresiasi kontribusi BTN selama ini dalam penyaluran KPR FLPP. Ia bahkan meminta BTN untuk berbagi praktik terbaik dengan perbankan lain agar penyaluran KPR FLPP dapat semakin meluas dan memberi manfaat lebih banyak masyarakat. “BTN bahkan menargetkan penyaluran KPR FLPP terbanyak untuk rumah subsidi. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya yang besar,” tambahnya.
Menurut Maruarar, KPR FLPP merupakan solusi konkret dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah pertama dengan angsuran yang ringan dan bunga tetap selama masa tenor kredit.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan komitmen penuh pihaknya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. “Kami siap bekerja keras. Jajaran kami juga rutin turun ke lapangan untuk memastikan rumah-rumah yang dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sinergi antara Kementerian PKP, BTN, dan BP Tapera diharapkan mampu memperkuat pemenuhan kebutuhan perumahan nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Komitmen bersama ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan akses perumahan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
