JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya peran aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, sinergi antara Polri dan Kementerian Keuangan sangat diperlukan untuk mendukung stabilitas nasional, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, serta memastikan implementasi APBN berjalan optimal sebagai instrumen pembangunan bangsa.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 19 Juni 2025 lalu.
“Saya mungkin termasuk menteri yang rajin hadir di forum ini untuk menunjukkan betapa pentingnya Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara dan menjaga masyarakat, serta perekonomian,” ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan bahwa dinamika global yang semakin kompleks memaksa Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional. Ia menyebutkan beberapa tantangan utama seperti meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Eropa, serta mulai memudarnya tata kelola global berbasis multilateralisme. Menurutnya, Indonesia harus sigap mengantisipasi dampak tersebut dengan memperkokoh stabilitas dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga keamanan nasional.
"Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut 'melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia' itu bisa betul-betul kita yakini terjaga," tegasnya.
APBN Jadi Perisai Menghadapi Ketidakpastian Global
Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN merupakan instrumen vital sebagai perisai (shock absorber) dalam menghadapi guncangan perekonomian global. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, APBN harus tetap dijaga kesehatannya agar dapat bekerja optimal mendukung kebijakan fiskal negara.
Oleh karena itu, peran Polri diperlukan tidak hanya untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga untuk mendukung pengelolaan APBN agar tetap sehat dan kredibel.
“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” tegas Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan terus berupaya mengarahkan kebijakan fiskal agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu program prioritas yang didorong pemerintah adalah program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hingga sekolah rakyat, yang membutuhkan pengawalan ketat dari sisi pelaksanaan di lapangan agar tepat sasaran.
Sri Mulyani menyebut, salah satu tantangan utama dalam mengelola APBN adalah menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, peran aktif Polri menjadi penting dalam menjaga suasana yang aman dan kondusif untuk mendukung perekonomian nasional.
“Kita berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” ujarnya.
Peran Strategis Polri dalam Mendukung Ekonomi
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang selama ini telah terjalin erat antara Kementerian Keuangan dan Polri. Salah satu bentuk sinergi nyata yang telah dilakukan adalah kerja sama Polri dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penindakan penyelundupan narkotika. Selain itu, Polri juga berperan aktif mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menindak praktik-praktik pelanggaran di sektor perpajakan.
"Peranan Kepolisian sangat penting untuk masyarakat, untuk ekonomi, dan bagi kami sebagai Kementerian Keuangan. Sinergi Polri dengan Kementerian Keuangan terus terjalin baik. Kami akan terus akan mengajak bekerja sama, bekerja untuk menjaga Indonesia dan menjaga masyarakat Indonesia," tutur Sri Mulyani.
Ia berharap dengan penguatan sinergi antara Polri dan seluruh elemen pemerintah, program-program prioritas nasional yang didanai APBN dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.
Ketahanan Nasional Butuh Dukungan Seluruh Elemen Bangsa
Dalam sambutannya, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa menjaga ketahanan nasional merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat atau aparat keamanan. Semua elemen bangsa harus terlibat aktif, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, namun potensi tersebut harus didukung oleh ekosistem yang aman, stabil, dan transparan. Kepastian hukum menjadi faktor fundamental agar investasi meningkat, dunia usaha bergerak dinamis, dan penciptaan lapangan kerja semakin luas.
“Kita menghadapi tantangan global, dan cara kita menjaga ketahanan nasional harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Polisi tidak hanya menjaga lalu lintas atau keamanan kota, tapi juga turut berperan dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik,” tegasnya lagi.
Dukungan untuk Program Prioritas Nasional
Adapun program-program prioritas nasional yang bersumber dari APBN dan memerlukan pengawalan ketat antara lain:
Program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
Penguatan program pendidikan melalui sekolah rakyat.
Pengembangan koperasi merah putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Penguatan sektor energi berkelanjutan dan ketahanan pangan.
Seluruh program tersebut membutuhkan sinergi antarlembaga agar proses perencanaan hingga implementasinya di lapangan tidak menghadapi hambatan berarti. Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta agar Polri menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap program yang didanai APBN tersalurkan kepada masyarakat secara tepat dan efektif.
Komitmen Bersama untuk Indonesia
Menutup paparannya, Sri Mulyani menyatakan optimisme bahwa kerja sama yang sudah terjalin antara Polri dan Kementerian Keuangan dapat semakin diperkuat. Ia juga menekankan bahwa menjaga APBN bukan hanya tentang anggaran semata, tetapi lebih jauh menyangkut masa depan Indonesia dan kesejahteraan generasi mendatang.
“APBN itu bukan hanya soal angka-angka, tapi soal masa depan kita semua. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama,” tutup Sri Mulyani.
Dengan sinergi yang semakin erat, diharapkan pengelolaan fiskal Indonesia semakin kuat dalam menghadapi tantangan global, serta mampu mendorong pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045.
