JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyerukan kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dorongan ini bertujuan mempercepat tercapainya target penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan di daerah.
Program FLPP selama ini telah menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia. Dengan memberikan subsidi bunga dan kemudahan pembiayaan, FLPP menjadi solusi yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki hunian sendiri.
Gubernur Bobby menilai bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong realisasi program ini. Ia mengajak para bupati dan wali kota untuk bekerja lebih sinergis dengan instansi terkait, seperti perbankan dan pengembang perumahan, guna memastikan akses masyarakat terhadap KPR FLPP dapat berjalan optimal.
“Program KPR subsidi FLPP bukan hanya soal membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor properti dan konstruksi,” ujar Bobby saat menghadiri acara sosialisasi program perumahan di Medan, Senin, 1 Juli 2025.
Lebih lanjut, Bobby mengingatkan bahwa kepala daerah harus memastikan regulasi dan prosedur di tingkat daerah tidak menjadi penghambat. Kemudahan perizinan pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan program akan sangat menentukan keberhasilan penyaluran subsidi ini.
FLPP sendiri ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan hingga Rp 8 juta per bulan dan menyediakan plafon pembiayaan hingga Rp 250 juta per unit rumah. Program ini juga mengedepankan suku bunga rendah tetap selama masa kredit, yakni 5 persen per tahun, yang jauh lebih rendah dibandingkan KPR konvensional.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), penyaluran KPR FLPP di Sumatera Utara pada kuartal pertama 2025 masih di bawah target nasional. Oleh sebab itu, langkah sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan, serta pengembang perlu diperkuat agar distribusi subsidi dapat tepat sasaran.
Bobby juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami mekanisme dan manfaat program FLPP. Sosialisasi yang menyentuh langsung ke masyarakat menjadi kunci agar program subsidi ini tidak hanya menjadi data di atas kertas, melainkan berdampak nyata dalam pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.
“Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. Kita harus pastikan rumah layak dan terjangkau ini sampai kepada yang berhak,” tambahnya.
Di samping itu, Gubernur Sumut juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan pengembang perumahan yang serius dan berkomitmen membangun rumah sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Kualitas hunian harus dijaga agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Program KPR FLPP sendiri telah diimplementasikan sejak beberapa tahun terakhir dan menjadi tulang punggung dalam program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Dengan kemudahan dan subsidi yang diberikan, diharapkan mampu mengurangi angka backlog rumah tangga miskin dan menengah.
Melihat potensi pasar yang masih besar di Sumatera Utara, Gubernur Bobby optimis jika kepala daerah serius memaksimalkan program FLPP, maka capaian target perumahan dapat dipercepat. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, program ini juga akan membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan industri pendukung lainnya.
Tidak hanya itu, perumahan yang layak secara langsung juga mendorong kualitas hidup masyarakat, kesehatan, serta produktivitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan perumahan terjangkau harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.
Dalam beberapa kesempatan, Bobby Nasution juga telah meninjau langsung beberapa proyek perumahan FLPP di wilayah Sumatera Utara, memastikan proses pembangunan berjalan sesuai standar dan mendengar aspirasi warga setempat.
Pemerintah daerah juga didorong untuk membuat data base terpadu calon penerima manfaat FLPP agar distribusi lebih tepat sasaran dan menghindari duplikasi penerima manfaat. Pendataan yang akurat menjadi kunci efektivitas program ini.
Kepala daerah pun diharapkan aktif mengawal pelaksanaan program ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Partisipasi aktif seluruh stakeholder diyakini akan mempercepat pencapaian target rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan, pemerintah provinsi juga berencana mengadakan pelatihan bagi aparat daerah terkait tata kelola program FLPP serta mekanisme verifikasi penerima subsidi.
Melalui dorongan dan koordinasi yang kuat dari Gubernur Bobby Nasution, diharapkan program KPR subsidi FLPP di Sumatera Utara akan mencapai hasil maksimal, membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
