JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa proyeksi penerimaan pajak nasional pada tahun 2025 diperkirakan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ani sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp2.076,9 triliun. Angka ini lebih rendah Rp112,4 triliun dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun.
Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai tekanan global yang berkelanjutan, termasuk perang dagang dan ketegangan geopolitik yang meluas. Sri Mulyani menjelaskan bahwa situasi ini menciptakan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia yang turut memengaruhi kondisi fiskal Indonesia.
"Pelaksanaan APBN 2025 dalam semester pertama menghadapi situasi yang luar biasa menantang karena perang dagang dan konflik geopolitik yang meluas. Dunia terus dibayangi ketidakpastian yang berdampak pada perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas," ujarnya.
Meskipun penerimaan pajak mengalami penurunan, sektor kepabeanan dan cukai justru diperkirakan meningkat dari target awal Rp301,6 triliun menjadi Rp310,4 triliun, sebagai bagian dari upaya diversifikasi penerimaan negara.
Penyesuaian Belanja Negara dan Fokus APBN sebagai Penyangga Ekonomi
Menanggapi proyeksi penerimaan yang meleset, pemerintah juga menyesuaikan target belanja negara tahun 2025. Belanja negara diperkirakan turun Rp93,8 triliun, dari Rp3.621,3 triliun menjadi Rp3.527,5 triliun. Penurunan tersebut tercermin dari penurunan belanja pemerintah pusat sebesar Rp38 triliun dan transfer ke daerah yang dipangkas sebesar Rp55,8 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2025 tidak hanya berperan sebagai instrumen keuangan negara, melainkan juga sebagai shock absorber yang vital bagi perekonomian nasional. Melalui berbagai stimulus, seperti diskon tarif listrik, bantuan subsidi upah, dan penebalan bantuan sosial, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
"APBN akan terus dikelola dengan prudent sehingga APBN senantiasa menjadi instrumen yang bisa diandalkan, serta pada saat yang bersamaan terjaga dari sisi stabilitas dan sustainabilitasnya," kata Sri Mulyani.
Penyesuaian target penerimaan dan belanja ini mencerminkan sikap pemerintah yang adaptif dalam menghadapi tantangan eksternal dan berkomitmen menjaga kesehatan fiskal serta mendukung agenda pembangunan nasional secara optimal.
Kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian memberikan tekanan pada penerimaan pajak Indonesia di 2025, sehingga realisasi diproyeksikan turun signifikan dari target APBN. Namun, pemerintah merespons dengan penyesuaian belanja dan penguatan stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
Dengan pengelolaan APBN yang hati-hati dan strategis, diharapkan Indonesia dapat melewati tantangan ini tanpa mengorbankan prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
