JAKARTA - Industri pertambangan nikel nasional tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tekanan berasal dari kombinasi harga komoditas yang melemah di pasar global dan kebijakan proteksi perdagangan dari negara mitra ekspor. Situasi ini berdampak langsung pada performa emiten nikel yang selama ini mengandalkan ekspor bahan olahan berbasis nikel sebagai sumber pendapatan utama.
Memasuki semester kedua tahun 2025, para pelaku industri harus bersiap menghadapi dampak dari kebijakan bea masuk antidumping (BMAD) yang diberlakukan pemerintah Tiongkok. Pengenaan tarif hingga 20,2 persen untuk produk baja nirkarat asal Indonesia yang berlaku selama lima tahun ke depan menjadi tantangan tersendiri. Produk baja nirkarat tersebut banyak menggunakan bahan baku hasil olahan nikel seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nickel matte yang dihasilkan oleh smelter berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF), yang saat ini mendominasi teknologi pengolahan di Indonesia.
Ancaman Over Supply dan Penurunan Harga Global
Dominasi kapasitas produksi nikel Indonesia di pasar global menciptakan tantangan tersendiri. Dengan kapasitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun, pasokan global nikel kini berada pada titik jenuh. Kondisi ini telah mendorong harga nikel turun secara signifikan dalam dua tahun terakhir, menciptakan tekanan serius terhadap margin keuntungan para pelaku usaha.
Harga nikel yang sempat menyentuh puncak lebih dari USD 45.000 per ton pada masa lalu, kini terus melorot dan berada di kisaran yang tidak lagi ideal bagi keberlanjutan bisnis. Anjloknya harga hingga ke bawah USD 15.000 per ton membuat banyak produsen, terutama yang beroperasi dengan teknologi RKEF, berada dalam posisi sulit. Biaya produksi yang tinggi membuat banyak perusahaan mulai meninjau ulang strategi produksinya, termasuk kemungkinan penyesuaian kapasitas.
Dalam kondisi seperti ini, kelebihan pasokan menjadi salah satu penyebab utama menurunnya daya serap pasar global. Apalagi, perubahan tren di industri kendaraan listrik turut memengaruhi permintaan terhadap nikel sebagai bahan baku baterai. Substitusi teknologi ke jenis baterai lain yang lebih murah, seperti lithium iron phosphate (LFP), juga mengurangi ketergantungan terhadap nikel kadar tinggi.
Dampak Langsung terhadap Emiten dan Kinerja Keuangan
Kebijakan bea masuk antidumping serta anjloknya harga nikel global memicu penurunan permintaan ekspor produk olahan nikel. Emiten yang bergantung pada pasar ekspor ke Tiongkok dan negara lain yang menerapkan kebijakan serupa, berpotensi mengalami penurunan pendapatan signifikan dalam jangka menengah hingga panjang. Margin keuntungan tergerus karena produk menjadi kurang kompetitif di pasar internasional akibat tingginya beban tarif dan ongkos produksi.
Selain itu, sentimen negatif ini juga mulai tercermin dalam performa saham sejumlah emiten nikel di bursa. Penurunan harga komoditas berpengaruh langsung terhadap nilai valuasi perusahaan tambang. Penurunan kinerja keuangan menyebabkan investor bersikap lebih berhati-hati terhadap sektor ini. Banyak pelaku pasar kini menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah untuk mendukung keberlanjutan sektor pertambangan nikel nasional.
Revisi Strategi Industri untuk Bertahan dan Tumbuh
Menghadapi tekanan pasar dan kebijakan perdagangan internasional, perusahaan-perusahaan tambang nikel nasional mulai merumuskan langkah strategis untuk bertahan. Beberapa strategi yang mulai diterapkan antara lain diversifikasi pasar ekspor, efisiensi operasional, serta penguatan nilai tambah produk dalam negeri. Perusahaan juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan teknologi baru yang lebih efisien dalam proses pengolahan bijih nikel.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus dan dukungan regulasi yang kondusif agar industri nikel nasional tetap kompetitif. Dukungan ini termasuk percepatan pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi, penyederhanaan perizinan, dan insentif fiskal untuk mendukung investasi teknologi baru.
Dalam jangka panjang, penyesuaian kebijakan terkait produksi dan ekspor dinilai sangat penting. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pengaturan kembali volume produksi melalui mekanisme RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang lebih fleksibel. Dengan masa berlaku yang lebih pendek, misalnya satu tahun, evaluasi produksi dapat lebih responsif terhadap kondisi pasar global yang dinamis. Kebijakan ini juga akan mencegah terjadinya over supply yang selama ini menjadi penyebab utama tekanan harga.
Menjaga Stabilitas Industri di Tengah Gejolak Global
Transformasi industri nikel nasional membutuhkan dukungan kuat dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga keuangan. Stabilitas harga dan keseimbangan pasokan-permintaan global harus dijaga untuk menjamin keberlanjutan industri jangka panjang. Selain memperbaiki struktur produksi dan distribusi, penting juga untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara yang belum terjangkau sebelumnya.
Di sisi lain, kolaborasi antar negara produsen juga menjadi solusi untuk menghindari perang harga yang merugikan semua pihak. Dengan pendekatan bersama, negara-negara penghasil nikel dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih stabil dan saling menguntungkan.
Langkah-langkah ini akan memperkuat daya saing emiten nikel Indonesia di tengah tantangan global dan menjaga kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional. Dengan kebijakan yang adaptif dan strategi bisnis yang terukur, industri nikel Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk tumbuh dalam jangka panjang, meski di tengah kondisi pasar yang penuh ketidakpastian.
