JAKARTA - Pentingnya data akurat dalam pengembangan perumahan dan penataan kawasan kumuh kembali menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku (BP3KP Maluku), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Ambon, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Inspektorat Kota Ambon ini menjadi momen strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data demi mendukung program nasional 3 juta rumah dan upaya penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan.
Penguatan Basis Data sebagai Pondasi Perencanaan Perumahan
Pertemuan yang melibatkan Kepala Balai BP3KP Maluku Pither Pakabu, S.T., M.Si, serta jajaran dari Dinas PKP Kota Ambon, menegaskan bahwa pengelolaan data perumahan yang terintegrasi dan akurat merupakan fondasi utama dalam merancang program pembangunan perumahan yang tepat sasaran. Sinkronisasi data antara instansi pusat dan daerah dianggap sangat krusial agar rencana-rencana strategis bisa disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat serta mengentaskan kawasan kumuh secara terstruktur,” tegas Kepala Balai BP3KP Maluku. Upaya ini tidak hanya akan mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi lokal di Kota Ambon.
Dalam diskusi, berbagai tantangan pengelolaan data seperti disparitas informasi dan keterbatasan akses data di lapangan dibahas secara terbuka. Solusi berupa peningkatan kapasitas teknologi informasi serta pelatihan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari rencana tindak lanjut agar data perumahan yang dimiliki semakin valid dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penataan Kawasan Kumuh sebagai Prioritas Peningkatan Kualitas Hidup
Selain fokus pada data perumahan, pembahasan juga meluas pada penataan kawasan kumuh yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menjadikan penataan kawasan kumuh sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kota yang bersih dan tertata.
Penataan kawasan kumuh bukan sekadar soal membangun fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus ditangani secara terpadu. Program ini diharapkan mampu mengurangi risiko kesehatan, meningkatkan akses terhadap fasilitas publik, serta menciptakan lingkungan yang layak huni bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan dengan kondisi kurang ideal.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, pelaksanaan program penataan kawasan kumuh di Ambon diharapkan menjadi lebih efektif dan berdampak luas. Peran BP3KP Maluku dan Dinas PKP Kota Ambon dalam menyediakan data akurat dan perencanaan matang akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Melalui pertemuan ini, terbuka peluang bagi penguatan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar program perumahan dan penataan kawasan kumuh dapat berjalan optimal. Langkah strategis ini sekaligus menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Ambon.
