JAKARTA - Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan perubahan global yang sangat cepat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang baru. Perubahan ini tidak hanya menuntut kreativitas dan inovasi, tetapi juga kesiapan UMKM dalam menyesuaikan diri agar tetap relevan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
UMKM menjadi salah satu elemen krusial dalam pembangunan nasional, terutama dalam upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Peran UMKM tidak hanya sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai pilar dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sinergi Pemerintah dan Pelaku UMKM untuk Keberlanjutan
Pemerintah melalui berbagai instansi seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan terus berupaya menguatkan ekosistem UMKM. Program kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM dijalankan dengan fokus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, teknologi, dan jaringan pemasaran.
Pelatihan dan pembinaan menjadi strategi utama agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan tren pasar serta tuntutan global. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan.
UMKM yang mengadopsi prinsip keberlanjutan tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, tetapi juga memperkuat daya saing bisnisnya. Tren konsumen yang semakin mengutamakan produk ramah lingkungan mendorong pelaku UMKM untuk mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam operasional mereka.
Hambatan yang Dihadapi UMKM dan Peran Pemerintah
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan UMKM menuju keberlanjutan masih menghadapi sejumlah hambatan. Studi Apindo mengungkapkan bahwa 78 persen perusahaan kecil mengalami kesulitan akibat persyaratan kepatuhan lingkungan dan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi. Selain itu, 69 persen pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami atau mengetahui tentang SDGs.
Masalah akses keuangan, keterbatasan pengetahuan tentang praktik berkelanjutan, serta regulasi yang rumit menjadi kendala utama yang harus diatasi agar UMKM dapat berkembang optimal. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Insentif keuangan, penyederhanaan regulasi, dan penyediaan informasi serta sumber daya menjadi kunci agar UMKM dapat mengadopsi praktik berkelanjutan tanpa terbebani. Dukungan ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang menjadi dasar pembangunan masa depan.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku UMKM, serta penyesuaian terhadap tantangan dan peluang di era disrupsi, UMKM diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang nyata, memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berimbang.
