JAKARTA - Temuan PPATK bahwa ratusan ribu penerima bansos melakukan transaksi judi online langsung memicu keprihatinan publik. Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani Aher, mendorong agar fakta ini jadi bahan evaluasi menyeluruh pemerintah pusat dan daerah.

“Temuan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online,” ujarnya.

Pentingnya Literasi dan Pendampingan

Netty menilai penyelesaian tak cukup dengan sanksi. Ia menekankan pentingnya edukasi, literasi keuangan, dan pendampingan penerima bansos agar dana yang diterima tak disalahgunakan.

“Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri maupun keluarga,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Ia juga menyerukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan bansos secara tepat.

“Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata,” tambahnya.

PKS Dorong Perbaikan Sistem Bansos

Fraksi PKS, menurut Netty, siap bersinergi dengan kementerian dan mitra kerja guna mengevaluasi serta memperbaiki sistem penyaluran bansos. Tujuannya, agar bansos tak hanya bersifat konsumtif, tapi juga produktif dan mendorong kemandirian.

“Kami ingin bansos menjadi jembatan menuju kemandirian,” tegasnya.

Netty menutup dengan ajakan membangun kesadaran kolektif agar bantuan pemerintah dimanfaatkan secara bertanggung jawab, demi kesejahteraan bersama.