JAKARTA - Kabar baik bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Rembang: program BPJS Kesehatan gratis akan diaktifkan kembali mulai Agustus 2025. Inisiatif ini menjadi jawaban atas keluhan warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan karena kepesertaan BPJS yang tidak aktif. Pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD menyiapkan anggaran dan mekanisme agar bantuan ini bisa berjalan lancar dan tepat sasaran.
Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa pengaktifan kembali program jaminan kesehatan gratis menjadi prioritas karena kebutuhan pelayanan kesehatan yang mendesak di masyarakat. “Mulai Agustus, BPJS Kabupaten Rembang sudah diberesin Pemerintah Kabupaten Rembang,” ujarnya.
Anggaran dan Verifikasi Data sebagai Kunci Program Berjalan Optimal
Dukungan anggaran sebesar Rp9,7 miliar dari Dinas Kesehatan sudah disetujui oleh DPRD, meskipun nominal tersebut masih bersifat estimasi dan menunggu hasil verifikasi data peserta. Verifikasi ini penting untuk memastikan penerima manfaat tidak tumpang tindih dengan peserta BPJS yang sudah dibiayai pemerintah pusat. “Permintaan anggaran dari Dinas Kesehatan kita penuhi full tanpa pengurangan. Tapi memang kita harus pastikan datanya,” jelas anggota DPRD Rembang, Puji Santoso.
Anggaran ini sudah masuk dalam dokumen KUA-PPAS dan akan dibahas dalam perubahan APBD tahun 2025 yang dijadwalkan mulai pertengahan Juli. Jika berjalan lancar, program ini akan mulai disahkan dan berjalan efektif pada awal Agustus.
Puji optimistis dengan program ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Rembang dapat mencapai lebih dari 90 persen, dengan tingkat keaktifan peserta di atas 88 persen. Harapannya, Rembang bisa mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) prioritas, sehingga aktivasi kepesertaan bisa lebih cepat dan tanpa hambatan.
Dengan kembali diaktifkannya BPJS Kesehatan gratis, masyarakat kurang mampu di Kabupaten Rembang dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus khawatir soal biaya, memperkuat jaminan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga. Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata.
