JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang penuh ambisi dan nilai strategis untuk Indonesia tidak hanya menghadirkan kemajuan fisik, tetapi juga membawa tantangan sosial yang cukup kompleks. Di balik pembangunan gedung-gedung megah dan aliran dana yang besar, muncul fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius, salah satunya adalah maraknya praktik prostitusi daring di kawasan Sepaku, Kalimantan Timur.
Fenomena ini bukan sekadar masalah kriminal biasa, melainkan merupakan efek samping yang kerap terjadi di lokasi dengan konsentrasi tenaga kerja migran yang tinggi. Pembangunan IKN telah mengundang ribuan pekerja konstruksi dari berbagai daerah, yang turut mengubah dinamika sosial dan ekonomi setempat. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, termasuk di antaranya aspek hiburan dan pelampiasan yang selama ini belum pernah terjadi dalam skala besar di wilayah tersebut.
Dalam forum resmi DPR RI, anggota Komisi II, Muhammad Khozin, mengungkapkan keprihatinannya terkait munculnya praktik prostitusi daring di sekitar IKN. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar gangguan sosial biasa, tapi merupakan tanda bahwa pembangunan yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan sosial bisa menimbulkan dampak negatif yang serius.
Realita Lapangan dan Dampak Sosial
Data dari masyarakat setempat menguatkan adanya praktik tersebut. Sahari, pemilik guest house di Desa Bumi Harapan, mengakui bahwa prostitusi baru mulai muncul sejak pembangunan IKN bergulir. Ia menjelaskan bahwa pelaku bukan warga lokal, melainkan berasal dari luar daerah. Warung remang dan penginapan di sekitar lokasi proyek menjadi tempat berjalannya transaksi, dengan tarif yang relatif mahal dan permintaan tinggi dari para pekerja migran.
Fenomena ini memunculkan berbagai risiko sosial, termasuk potensi penyebaran penyakit menular seksual, perdagangan manusia, dan gangguan ketertiban sosial. Dengan adanya ribuan pekerja yang berdatangan, kebutuhan sosial yang tidak terakomodasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang memperparah persoalan di lapangan.
Meskipun otoritas IKN menegaskan bahwa tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam praktik ini, isu tersebut tetap mendapat sorotan tajam. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan tindakan represif, melainkan juga mengimplementasikan strategi pencegahan melalui pengawasan ketat pada penginapan, regulasi aplikasi kencan daring, serta edukasi bagi masyarakat dan para pekerja.
Pendekatan berbasis komunitas yang memperkuat norma dan kontrol sosial lokal menjadi kunci untuk mencegah permasalahan sosial ini berkembang lebih jauh.
Mencari Keseimbangan dalam Pembangunan
Megaproyek IKN merupakan simbol kemajuan dan transformasi Indonesia, namun bukan berarti pembangunan fisik bisa mengabaikan aspek sosial. Sebaliknya, pembangunan yang berkelanjutan haruslah menyeimbangkan kemajuan infrastruktur dengan pemeliharaan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.
Perlu adanya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat agar isu-isu sensitif seperti prostitusi daring dapat ditangani secara komprehensif dan manusiawi. Jangan sampai megaproyek yang menjadi lambang masa depan bangsa justru ternoda oleh persoalan sosial yang dibiarkan tumbuh tanpa solusi.
Kebijakan yang humanis dan proaktif, mulai dari pengawasan, edukasi, hingga pembinaan sosial, adalah kunci agar dinamika sosial yang muncul sebagai konsekuensi pembangunan besar ini dapat diminimalkan dan dikelola dengan baik.
