JAKARTA - Program penyediaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor perbankan berkolaborasi untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional. Salah satu daerah yang menjadi motor utama percepatan ini adalah Provinsi Jawa Barat.
Dalam rangka mendukung program tiga juta rumah, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran tertinggi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara nasional hingga pertengahan 2025.
Jabar Tertinggi dalam Penyaluran KPR FLPP
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun ini, Jawa Barat telah menyalurkan 29.856 unit rumah subsidi melalui KPR FLPP. Nilai pembiayaan yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp 3,738 triliun.
“Pemerintah Pusat melalui BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025. Dalam skema tersebut, Jawa Barat diharapkan dapat berkontribusi sebesar 25 persen, atau setara dengan 90.000 hingga 100.000 unit rumah subsidi,” ujar Heru di Stadion Sijalak Harupat Bandung.
Angka tersebut menunjukkan bahwa peran Jawa Barat dalam program perumahan nasional bukan hanya signifikan, tetapi juga krusial. Besarnya permintaan perumahan dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah ini menjadi dorongan utama, sekaligus tantangan tersendiri dalam memastikan semua pihak bergerak cepat dan tepat sasaran.
Kolaborasi Pemerintah dan BJB Diperkuat
Tak hanya menggantungkan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program ini melalui berbagai strategi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor akan terus diperkuat.
“Komitmen Pak Gubernur untuk rakyat tidak perlu diragukan. Kami diminta kerja keras melakukan percepatan program KPR FLPP di Jawa Barat. Kolaborasi dengan multi pihak dan penyederhanaan proses perizinan perumahan, serta peningkatan peran Bank bjb dalam mendukung pembiayaan inklusif dan berkeadilan, akan terus kami pacu,” ujar Herman.
Langkah-langkah seperti kemudahan perizinan pembangunan perumahan, percepatan proses administrasi KPR, serta dukungan dari Bank bjb sebagai lembaga pembiayaan daerah, menjadi elemen penting dalam mendorong percepatan penyaluran KPR FLPP. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menciptakan akses perumahan yang adil dan merata.
Kehadiran Bank bjb dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi juga menjadi contoh nyata bagaimana lembaga keuangan daerah bisa memainkan peran strategis dalam mendukung program nasional, khususnya di bidang penyediaan hunian.
Target 2025 dan Harapan Jangka Panjang
Dengan target nasional pembangunan 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025, kontribusi sebesar 25 persen dari Jawa Barat menjadi angka yang cukup besar. Ini berarti sekitar 90.000 hingga 100.000 unit rumah perlu direalisasikan hanya dalam satu tahun di provinsi ini.
Kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau masih menjadi isu penting di berbagai daerah, khususnya wilayah urban dan pinggiran kota besar di Jawa Barat seperti Bekasi, Bogor, dan Bandung. Oleh karena itu, percepatan penyaluran KPR FLPP menjadi langkah strategis bukan hanya untuk memenuhi target nasional, tetapi juga mengatasi backlog perumahan di daerah.
Di sisi lain, investasi dalam sektor perumahan subsidi ini juga membawa dampak ekonomi yang luas. Selain mendukung sektor properti, pembangunan rumah subsidi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah berharap pendekatan kolaboratif yang sudah terbentuk di Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk provinsi lain, agar target pembangunan rumah nasional bisa tercapai lebih cepat dan merata.
Menanti Realisasi Target
Keberhasilan Jawa Barat dalam menempati posisi teratas dalam penyaluran KPR FLPP hingga pertengahan tahun ini menjadi bukti bahwa dengan koordinasi yang kuat, program nasional bisa berjalan dengan baik di tingkat daerah. Namun, tantangan untuk menyelesaikan sekitar 60.000 hingga 70.000 unit rumah subsidi tambahan sebelum akhir tahun tetap menanti.
Diperlukan konsistensi dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan, hingga masyarakat calon penerima manfaat, agar realisasi target tidak hanya menjadi angka, tetapi benar-benar terealisasi dalam bentuk rumah layak huni yang dapat dinikmati rakyat.
