JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk kembali dipercaya untuk mengerjakan proyek strategis pembangunan dan renovasi gedung-gedung milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan nilai kontrak Rp100,35 miliar, proyek yang melibatkan pembangunan 14 kantor KLHK di sembilan lokasi berbeda ini telah resmi dimulai melalui acara peletakan batu pertama (groundbreaking) yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, bersama Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko, memulai rangkaian pembangunan yang tersebar di wilayah Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Proyek ini bukan sekadar membangun gedung baru, tetapi juga sebagai wujud nyata dukungan infrastruktur untuk memperkuat fungsi kementerian dalam mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara efektif dan modern.
Jaringan Gedung KLHK di Berbagai Wilayah
Dalam cakupan proyek ini, Waskita Karya akan membangun dan merenovasi berbagai fasilitas kantor KLHK di sejumlah daerah strategis. Di Sulawesi Selatan, tiga proyek kantor baru tengah digarap, meliputi Gedung Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) di Maros, Gedung Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK), serta Mess BPPHLHK di Makassar.
Sementara di Kalimantan Timur, pembangunan difokuskan pada dua lokasi, yaitu Gedung Pusat Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah Nusantara (PHKPNN) di Mentawir serta Gedung Kantor Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) di Balikpapan. Proyek di wilayah Sumatra Selatan mencakup pembangunan Gedung Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah V di Palembang dan Gedung Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di Bangka Belitung.
Selain itu, ada sejumlah proyek renovasi di Bali yang terdiri dari Gedung Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Gianyar dan beberapa rumah dinas, serta tiga proyek renovasi lainnya di Jakarta, meliputi Rumah Serbaguna Patra Kuningan dan Rumah Negara di Cibubur.
Komitmen Kualitas dan Inovasi Teknologi
Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko, menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk mengerjakan proyek penting ini. Ia menegaskan bahwa pembangunan kantor-kantor KLHK ini merupakan kontribusi nyata Waskita dalam mendukung kinerja pemerintah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Ari menargetkan proyek ini dapat selesai dalam waktu sekitar lima sampai enam bulan dengan tetap mengutamakan mutu serta keselamatan kerja (K3). Untuk itu, Waskita akan menerapkan teknologi Building Information Modelling (BIM) yang mendukung manajemen proyek dari tahap desain hingga konstruksi.
“Teknologi BIM sangat membantu dalam memberikan estimasi biaya yang akurat dan meningkatkan efisiensi pekerjaan sehingga seluruh proses pengerjaan bisa berjalan lancar sesuai target,” ujar Ari.
Lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi persiapan, pembongkaran, pekerjaan struktur, arsitektur, Mechanical Electrical Plumbing (MEP), infrastruktur, landscaping, dan pembangunan bangunan minor pendukung.
Dampak Positif bagi Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
Setelah rampung, gedung-gedung KLHK yang dibangun dan direnovasi ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi publik dan riset lingkungan. Proyek ini mendukung upaya pemulihan habitat, pelestarian spesies, dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan fasilitas yang modern dan representatif, KLHK dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di berbagai wilayah Indonesia. Proyek ini juga memperkuat jaringan infrastruktur yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan ramah lingkungan.
Jejak Panjang Waskita Karya dalam Proyek Pemerintah
Proyek kantor KLHK ini bukan yang pertama bagi Waskita Karya dalam pembangunan gedung pemerintah. Dengan pengalaman lebih dari 64 tahun, perusahaan ini telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek serupa, seperti Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Maluku, serta Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Mataram.
Baru-baru ini, Waskita juga mengerjakan pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan Kawasan Pusat Pemerintahan Otonomi Baru Papua Selatan di Kabupaten Merauke, serta pembangunan gedung DPRD DIY.
Pengalaman dan rekam jejak yang kuat ini menjadi modal penting bagi Waskita untuk memastikan proyek pembangunan dan renovasi kantor KLHK dapat berjalan lancar dan berkualitas tinggi.
Melalui proyek ini, Waskita Karya semakin memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun infrastruktur yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan inovatif dan fokus pada mutu serta keselamatan kerja, proyek kantor KLHK menjadi contoh nyata kolaborasi antara sektor konstruksi dan pemerintah demi kemajuan Indonesia.
