JAKARTA - Mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Program ini memberi kesempatan bagi pemilik kendaraan tertentu untuk menghapus denda dan pokok tunggakan pajak, serta menikmati sejumlah keringanan lain yang sangat membantu masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meringankan beban warga, sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan yang menjadi sumber pendapatan daerah penting. Berikut rincian ketentuan dan manfaat yang bisa diperoleh dari program pemutihan ini.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Pemutihan Pajak?
Program pemutihan ini khusus diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang tercatat dalam database penerima bantuan sosial (bansos), termasuk para pengemudi ojek online dan pemilik kendaraan roda tiga yang sudah terdaftar hingga tahun 2024 ke belakang. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah nilai pajak kendaraan bermotor di bawah Rp 500.000.
Kebijakan ini memastikan bahwa keringanan pajak benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan mencari penghasilan.
Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga memperpanjang masa keringanan untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga akhir tahun, yakni 31 Desember 2025. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan angkutan umum, baik yang mendapat subsidi maupun yang tidak.
Manfaat dan Keringanan yang Ditawarkan
Pemutihan pajak kendaraan tidak hanya membebaskan denda keterlambatan pembayaran, tetapi juga memberikan beberapa insentif menarik lainnya. Antara lain:
Bebas sanksi administratif yang biasanya dikenakan pada kendaraan yang menunggak pajak.
Pembebasan pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu kendaraan.
Diskon pada Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari Jasa Raharja.
Bebas denda untuk SWDKLLJ yang tertunggak dari tahun-tahun sebelumnya.
Keringanan ini dirancang agar masyarakat dapat memanfaatkan waktu perpanjangan ini untuk menyelesaikan tunggakan pajak dan administrasi kendaraan dengan lebih ringan tanpa harus dibebani denda yang membengkak.
Dorongan untuk Peningkatan Kepatuhan Pajak
Program pemutihan ini bukan hanya sebuah kemudahan, tetapi juga strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jawa Timur. Dengan memperbaiki kondisi administrasi dan memudahkan pembayaran, diharapkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara signifikan.
Keberadaan program ini diharapkan bisa mengurangi jumlah kendaraan yang pajaknya menunggak lama, sehingga memberikan kontribusi positif pada pendanaan pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik.
Selain itu, keringanan ini juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya yang selama ini menghadapi kesulitan dalam membayar pajak kendaraan yang terkadang menghalangi mereka untuk menggunakan kendaraan dengan legalitas lengkap.
Peran Teknologi dan Akses Layanan
Pemprov Jawa Timur juga terus mendorong kemudahan akses layanan bagi wajib pajak melalui berbagai kanal pembayaran dan pelayanan online. Hal ini mempercepat proses pemutihan serta memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.
Program pemutihan yang terintegrasi dengan pelayanan online ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan waktu dan sumber daya secara efisien, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Dengan berbagai kemudahan dan keringanan yang ditawarkan, pemutihan pajak kendaraan Jawa Timur 2025 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berbenah administrasi kendaraan sekaligus meringankan beban keuangan. Jangan lewatkan kesempatan ini, manfaatkan program ini sebelum masa berlakunya berakhir pada 31 Agustus 2025 untuk pemutihan PKB, dan hingga 31 Desember 2025 untuk perpanjangan keringanan lainnya.
