JAKARTA - PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) tengah menggenjot agenda hilirisasi mineral nasional, namun keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan nyata dari pemerintah. Berbagai tantangan regulasi dan kebutuhan kepastian pasokan bahan baku menjadi fokus utama yang harus diselesaikan agar target hilirisasi dapat berjalan lancar.
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Kuswantoro Pranabudi, mengungkapkan bahwa percepatan persetujuan izin-izin terkait seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi kunci utama agar proses hilirisasi tidak terkendala.
Tantangan Izin dan Pasokan Bahan Baku
Kuswantoro menyatakan bahwa seluruh anggota holding BUMN pertambangan, seperti PT Inalum, PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, dan PT Timah, berkomitmen kuat terhadap program hilirisasi. Namun, kepastian pasokan bahan baku berupa feedstock ore sangat dibutuhkan.
“Percepatan persetujuan RKAB dan IUPK sangat penting supaya ada kepastian izin yang mendukung kelancaran hilirisasi,” ujarnya. Selain itu, MIND ID juga mengharapkan kemudahan dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) setelah menyelesaikan kegiatan eksplorasi.
Dukungan Energi, Pembiayaan, dan Regulasi Teknologi
Tidak hanya persoalan izin, MIND ID juga menggarisbawahi pentingnya ketersediaan sumber energi yang memadai untuk mendukung proses hilirisasi yang bersifat strategis. Di sisi lain, akses pembiayaan dalam negeri yang kuat juga dibutuhkan agar proyek-proyek hilirisasi bisa berjalan optimal.
Kuswantoro menambahkan bahwa penguatan regulasi yang mengatur kewajiban transfer teknologi sangat dibutuhkan agar Indonesia bisa maju dalam aspek teknologi pengolahan mineral.
“Penguatan regulasi tentang kewajiban melakukan transfer teknologi hilirisasi sehingga kita juga sebagai negara akan lebih maju dalam hal teknologi,” tambahnya.
Pentingnya Harmonisasi Kebijakan dan Penyelesaian Sengketa Lahan
Masalah legalitas dan tumpang tindih lahan menjadi kendala yang serius dalam pengembangan industri hilirisasi mineral. Oleh karena itu, MIND ID menginginkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hilirisasi secara menyeluruh.
“Kami juga butuh dukungan untuk menyelesaikan beberapa tumpang tindih lahan yang menjadi kendala hilirisasi,” tegas Kuswantoro dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR.
