JAKARTA - Perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak hanya dilandasi oleh inovasi teknologi dan adopsi digital masyarakat, tetapi juga ditopang oleh sistem infrastruktur pembayaran yang terus diperkuat. Di tengah dinamika ekonomi global dan peningkatan aktivitas transaksi digital, keberadaan infrastruktur ini menjadi faktor penentu dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menyoroti bahwa integrasi sistem pembayaran nasional yang andal kini menjadi kebutuhan utama. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan masif dalam penggunaan layanan transaksi digital, baik secara domestik maupun lintas negara.
Data dari Bank Indonesia menunjukkan, total transaksi pembayaran digital sepanjang 2024 mencapai 34,5 miliar, tumbuh 36,1 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital.
"Tentu saja keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi akan semakin diperlukan. Lebih dari itu, tantangan keamanan digital juga semakin diperlukan seiring konsumen atau masyarakat yang semakin adaptif dengan digital," ujar Eko.
Menurutnya, meskipun ada tantangan dari ketidakpastian global, sistem pembayaran nasional mampu menunjukkan daya tahan yang baik. Pertumbuhan positif dalam transaksi digital menjadi indikator kemampuan sistem untuk beradaptasi, sekaligus menunjukkan kontribusi signifikan para pelaku dan penyelenggara infrastruktur di baliknya.
Lembaga Switching: Jembatan Utama Ekosistem Pembayaran
Salah satu elemen penting yang menopang kelancaran transaksi digital adalah keberadaan lembaga switching. Lembaga ini bertugas menjembatani dan memproses transaksi antar lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, secara real-time, cepat, dan aman.
Eko menjelaskan, peran lembaga switching sangat terasa dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Mulai dari transfer uang untuk kebutuhan pendidikan, pembelian selama berlibur, transaksi melalui mesin EDC, hingga pengisian saldo uang elektronik, semuanya melibatkan sistem switching.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), Ario Tejo Bayu Aji. Menurutnya, lembaga switching bekerja layaknya "jalan tol digital", yang memastikan semua instruksi transaksi sampai dengan selamat dan akurat.
"Peran kami di Jalin adalah menerjemahkan kebutuhan akan integrasi dan keamanan itu menjadi sebuah layanan yang andal. Sebagai lembaga switching milik negara melalui kepemilikan BUMN, kami memiliki mandat untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang efisien dan terhubung bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelas Ario.
Ia menambahkan, peran Jalin diwujudkan dengan menghubungkan berbagai institusi keuangan seperti bank, fintech, hingga penyedia layanan tagihan (biller) dalam satu jaringan sistem yang saling terintegrasi. Meskipun transaksi dilakukan antar bank yang berbeda, seluruh proses pembayaran dan top-up saldo digital dapat berjalan secara simultan dan real-time.
Ario menjelaskan, saat seorang nasabah dari bank A mengirimkan dana ke bank B, maka sistem switching menerima instruksi transaksi tersebut, memvalidasi data, dan meneruskannya ke bank tujuan hanya dalam waktu sepersekian detik. Ini dilakukan tanpa henti, 24 jam setiap hari.
"Kami ibarat sebuah 'jembatan' yang memastikan pesan finansial tersebut sampai dengan selamat dan akurat. Tanpa peran 'jembatan' ini, ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi seperti saat ini tidak mungkin terwujud," tegasnya.
Menjawab Tantangan dan Menjaga Kepercayaan Publik
Tumbuhnya transaksi digital tentu membawa tantangan tersendiri, khususnya dari sisi keamanan dan integrasi data. Oleh karena itu, ketahanan infrastruktur dan kemampuan adaptasi pelaku industri sangat krusial agar tidak tertinggal di tengah arus digitalisasi global.
Peran lembaga switching menjadi semakin strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Selain menjaga kelancaran transaksi, kehadiran mereka juga memastikan terciptanya lingkungan transaksi yang aman, efisien, dan inklusif.
Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap konektivitas keuangan digital yang lancar dan terpercaya, penguatan peran lembaga switching dan pengelolaan infrastruktur sistem pembayaran nasional akan menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi digital Indonesia ke depan.
