JAKARTA - Biaya transportasi di beberapa kota besar Indonesia terus menjadi perhatian karena menjadi bagian penting dari pengeluaran sehari-hari masyarakat. Baru-baru ini, Kementerian Perhubungan merilis data yang menempatkan Kota Solo sebagai salah satu dari 10 kota dengan biaya transportasi termahal di Tanah Air. Rata-rata warga Solo menghabiskan sekitar Rp 712.955 per bulan untuk transportasi, yang berarti sekitar 10,27 persen dari total biaya hidup harian mereka.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufiq Muhammad, memberikan penjelasan terkait angka tersebut. Menurutnya, angka itu merupakan rata-rata pengeluaran masyarakat untuk perjalanan transportasi dan tidak serta-merta merepresentasikan keseluruhan biaya akses transportasi publik yang sebenarnya.
“Itu kan terkait presentase pengeluaran masyarakat rata-rata untuk perjalanan transportasi. Kalau angkanya besar, artinya kan masyarakat dalam melakukan aktivitas harian itu tidak menggunakan transportasi publik," ujarnya.
Tantangan Pengelolaan Transportasi di Solo
Pemkot Solo berkomitmen menyediakan layanan transportasi yang representatif untuk warganya. Saat ini, layanan transportasi publik di Solo telah diintegrasikan dengan sistem layanan Pemerintah Provinsi, seperti Trans Jateng. Selain itu, ada pula Batik Solo Trans dan angkutan feeder yang melayani pergerakan dalam kota.
Namun, mahalnya biaya transportasi publik di Solo menjadi imbas dari berkurangnya subsidi program Buy The Service (BTS) yang selama ini menopang operasional Batik Solo Trans. Penyesuaian anggaran sejak awal 2025 ini berpengaruh pada kualitas dan kuantitas layanan bagi masyarakat.
Pemkot Solo hanya memperoleh bantuan sebesar Rp 30 miliar untuk operasional Batik Solo Trans tahun ini, padahal idealnya untuk menjaga pelayanan layak diperlukan anggaran sekitar Rp 80 miliar. Hal ini menjadi PR besar yang harus diselesaikan.
“Untuk transportasi dalam kotanya dipastikan sudah baik, PR-nya tinggal yang soal aglomerasi-nya karena nilai APBN untuk BST-nya ini turun. Ya kita memang mengharapkan bantuan dari kabupaten sekitar biar bisa menyesuaikan anggaran untuk itu yang praktiknya tidak terbatas pada wilayah administrasi. Ini memang sedang kita rundingkan dengan kabupaten sekitar, kami harap Pemprov bisa jadi leadernya untuk ini,” tegas Taufiq.
Dampak Penurunan Anggaran Terhadap Layanan Transportasi
Program Buy The Service menjadi andalan pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi publik yang murah, aman, dan efisien sejak 2020. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, anggaran untuk program ini mengalami penurunan drastis. Data menunjukkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk Buy The Service mulai dari Rp 56,9 miliar di 2020, meningkat hingga puncaknya Rp 625,6 miliar di 2023, kemudian menurun tajam menjadi Rp 177 miliar di 2025.
Penurunan anggaran yang signifikan ini berdampak langsung pada penurunan performa dan layanan transportasi publik di berbagai daerah, termasuk Solo. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa pemerintah pusat tampaknya kurang proaktif dalam mendukung transportasi umum.
“Pemerintah sekarang itu tidak pro pada transportasi umum, hanya omong-omong dan tidak sesuai dengan janji politiknya. Lihat datanya, pertahun itu terus menurun bahkan tahun depan katanya hanya Rp 80 miliar," ungkap Djoko.
Menurutnya, beban pembiayaan yang semakin besar dipindahkan ke pemerintah daerah membuat kondisi semakin berat. Pemerintah pusat hanya fokus pada efisiensi, sementara di lapangan banyak daerah yang menghadapi kesulitan anggaran sehingga layanan publik menjadi terganggu.
“Jadi prediksinya (pakar/pengamat transportasi) itu mendekati kebenaran, kalau semua dibebankan pada pemerintah daerah ya tidak akan kuat. Pusat hanya bicara efisiensi sementara di bawah semakin banyak yang melarat,” tegas Djoko.
