JAKARTA - Warga Daerah Istimewa Yogyakarta kini mendapat kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor tanpa harus terbebani denda. Pemerintah Daerah DIY resmi menjalankan Program Bebas Denda Pajak yang berlaku sejak Agustus hingga 31 Oktober 2025.
Program ini menghapuskan seluruh sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), hingga denda Jasa Raharja dan SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Nomor 274 Tahun 2025.
Momentum Keistimewaan DIY dan HUT RI
Pelaksanaan program pemutihan denda pajak kali ini bertepatan dengan dua momentum penting, yakni 13 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Melalui langkah ini, pemerintah ingin menghadirkan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dengan kebijakan penghapusan denda, warga yang menunggak pajak dapat lebih mudah menyelesaikan kewajibannya.
“Diberlakukan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di DIY,” bunyi pengumuman dari SAMSAT DIY melalui kanal resminya.
Fasilitas dan Keuntungan Tambahan
Tak hanya pembebasan denda, program ini juga menghadirkan insentif menarik berupa cashback sebesar 50% bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui sistem QRIS dan Bank BPD DIY. Langkah ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa menggunakan metode pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien.
Selain di BPD DIY, pembayaran pajak kendaraan bermotor juga bisa dilakukan lewat sejumlah kanal alternatif, seperti Indomaret, Tokopedia, hingga Gotagihan. Kehadiran beragam pilihan ini memudahkan masyarakat, baik yang terbiasa melakukan transaksi di bank maupun yang lebih nyaman lewat platform daring atau gerai ritel.
Dengan semakin banyak jalur pembayaran, program ini diperkirakan mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak di seluruh wilayah DIY, dari perkotaan hingga pelosok desa.
Dorongan Kesadaran Pajak
Salah satu tujuan utama dari kebijakan pemutihan denda ini adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah berharap, setelah mendapatkan kesempatan untuk melunasi tanpa denda, masyarakat lebih rajin memenuhi kewajiban tepat waktu di tahun-tahun berikutnya.
Pajak kendaraan bermotor memiliki peran vital bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dana yang terkumpul akan dikembalikan untuk membiayai program pelayanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Karena itu, keberhasilan program pemutihan denda ini tidak hanya menguntungkan individu pemilik kendaraan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas melalui optimalisasi pendapatan daerah.
Antusiasme dan Harapan
Kebijakan ini disambut positif oleh banyak warga DIY. Bagi pemilik kendaraan yang sempat tertunda membayar pajak akibat keterbatasan ekonomi, kesempatan bebas denda terasa meringankan. Bahkan, cashback 50% untuk pembayaran melalui QRIS dan BPD DIY menjadi nilai tambah yang mendorong masyarakat segera melunasi kewajiban mereka.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap menekankan pentingnya kesadaran masyarakat. Program pemutihan ini bersifat sementara, sehingga warga diharapkan tidak menunda-nunda pembayaran pajak hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Oktober 2025.
Menatap Akhir Tahun Tanpa Tunggakan
Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat DIY memiliki ruang waktu hampir tiga bulan untuk memanfaatkan kesempatan bebas denda. Jika program ini dimanfaatkan secara optimal, diharapkan jumlah kendaraan yang tercatat menunggak pajak akan berkurang signifikan menjelang akhir tahun 2025.
Lebih dari sekadar keringanan, program ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan membayar pajak adalah wujud kontribusi warga terhadap pembangunan daerah. Dengan dukungan masyarakat, pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih luas.
