JAKARTA - Upaya Indonesia menuju kemandirian energi bersih mendapat dorongan kuat dari PT PLN (Persero). Perusahaan listrik negara itu kini semakin gencar mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sebagai wujud nyata mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi berbasis potensi domestik.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menegaskan bahwa mandat pengembangan energi panas bumi sudah tertuang jelas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Target nasional ditetapkan cukup ambisius, yakni mencapai kapasitas 5,2 gigawatt (GW) dari PLTP di seluruh wilayah Indonesia.
“Potensi panas bumi Indonesia sangat besar dan tersebar di banyak wilayah. Kami akan mengoptimalkan pengembangan PLTP yang sudah dikaji agar kehadirannya memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat di sekitar proyek maupun pelanggan PLN di seluruh Indonesia,” kata Suroso.
Strategi Percepatan dan Kerja Sama
PLN menyiapkan berbagai strategi guna mempercepat proyek panas bumi. Salah satu langkah yang kini berjalan adalah kesepakatan pembelian uap panas bumi dengan pengembang yang memiliki kompetensi tinggi. Melalui pola kemitraan ini, PLN memastikan proyek dijalankan secara transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami memastikan proyek-proyek panas bumi dijalankan bersama mitra strategis yang memiliki kompetensi dan visi sejalan dengan PLN untuk menghadirkan energi bersih dengan harga terjangkau bagi negeri. Seluruh proses dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Tak hanya itu, kami juga menerapkan prinsip fairness of partnership untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dengan skema kerja sama yang adil, PLN berharap mampu menciptakan iklim investasi yang mendukung keberlanjutan proyek jangka panjang, sekaligus menjaga harga listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
Proyek Panas Bumi Bengkulu
Bengkulu menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pengembangan energi panas bumi. Suroso menjelaskan, terdapat dua proyek strategis di provinsi ini yang masuk ke dalam implementasi RUPTL 2025–2034.
Pertama, PLTP Kepahiang berkapasitas 110 megawatt (MW) yang mencakup wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Proyek ini kini berada dalam tahap akhir pemilihan mitra strategis. Nantinya, listrik dari PLTP tersebut akan dialirkan ke Gardu Induk (GI) Pekalongan di Kabupaten Kepahiang.
Kedua, proyek PLTP Hululais di Kabupaten Lebong dengan kapasitas 110 MW. Pembangkit ini ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada 2028. PLTP Hululais akan memanfaatkan sumber daya dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Sama seperti proyek di Kepahiang, listrik yang dihasilkan juga akan disalurkan ke GI Pekalongan.
Dampak bagi Ketahanan Energi dan Ekonomi Daerah
Pengembangan PLTP bukan hanya soal mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang. Energi panas bumi, sebagai sumber daya yang melimpah dan ramah lingkungan, diproyeksikan menjadi tulang punggung transisi energi di Indonesia.
Lebih dari itu, keberadaan PLTP di berbagai daerah juga diyakini memberi dampak ekonomi nyata. “Melalui pengembangan PLTP di berbagai daerah, PLN tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi hijau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Suroso.
Dengan keterlibatan masyarakat lokal dan penciptaan lapangan kerja, pembangunan PLTP diharapkan memberi manfaat ganda: memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus mendorong kesejahteraan daerah.
