JAKARTA – Menjelang bulan suci Ramadan 2025, pemerintah semakin memperkuat sistem distribusi logistik guna memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga stabil. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan permintaan bahan pokok yang biasanya terjadi selama Ramadan. Tanpa antisipasi yang baik, peningkatan permintaan ini dapat menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Oleh karena itu, berbagai strategi telah disiapkan untuk menjaga kelancaran distribusi serta stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia.
Operasi Pasar dan Intervensi Harga
Salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan operasi pasar yang berlangsung sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Program ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan dengan menyediakan bahan pokok utama dalam jumlah besar di berbagai titik strategis. Pemerintah menegaskan bahwa harga bahan pokok dalam operasi pasar ini tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan pengawasan ketat terhadap kebijakan ini, diharapkan lonjakan harga yang berlebihan dapat dicegah dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, produsen, distributor, dan importir dalam menyukseskan program ini. “Keberhasilan operasi pasar sangat bergantung pada kerja sama semua pihak dalam rantai distribusi pangan. Jangan sampai ada spekulasi harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Jangkauan Distribusi
Operasi pasar kali ini dikemas dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM), yang bertujuan menjangkau daerah-daerah dengan keterbatasan akses terhadap bahan pangan murah. Sejak awal pelaksanaannya, GPM telah berhasil menjangkau 325 titik distribusi di berbagai provinsi, dengan fokus utama di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk dan permintaan tertinggi. Namun, pemerintah memastikan bahwa distribusi pangan juga menjangkau daerah luar Jawa dengan alokasi yang proporsional.
Mulai 1 Maret 2025, cakupan operasi pasar diperluas ke seluruh Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia, BUMN pangan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian. Dengan kerja sama ini, distribusi logistik diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan merata sehingga tidak ada daerah yang mengalami kelangkaan bahan pokok.
Komoditas Prioritas dan Ketersediaan Stok
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa beberapa komoditas utama menjadi fokus distribusi tahun ini, termasuk MinyaKita, gula konsumsi, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras SPHP. “Total 189.000 ton bahan pokok dan 70.000 kiloliter minyak goreng telah disiapkan untuk didistribusikan ke seluruh wilayah,” ungkapnya.
Pemerintah memastikan bahwa stok pangan yang telah dialokasikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Selain itu, jalur distribusi juga terus dioptimalkan untuk mencegah keterlambatan pasokan ke daerah-daerah dengan tingkat permintaan tinggi.
Pengawasan Ketat dan Pencegahan Spekulasi
Selain memastikan distribusi berjalan lancar, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan harga guna mencegah spekulasi dan penimbunan barang. Untuk itu, koordinasi erat dilakukan dengan Satgas Pangan Polri yang bertugas mengawasi agar harga tetap sesuai ketentuan. “Kami akan mengawasi pergerakan harga secara ketat, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar kebijakan pangan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegas Arief Prasetyo Adi.
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah juga turut berperan aktif dalam memastikan kelancaran distribusi pangan selama Ramadan. Pemprov DKI Jakarta, misalnya, telah menggelar Gerakan Pangan Murah yang berlangsung hingga Idulfitri. Program ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan memastikan harga tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan bahwa program ini bersifat fleksibel dan dapat diperluas ke lokasi tambahan sesuai kebutuhan. “Kami terbuka terhadap usulan lokasi tambahan, termasuk dari sektor swasta yang ingin berpartisipasi dalam penyediaan pangan murah bagi masyarakat,” katanya.
Untuk meningkatkan jangkauan distribusi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem distribusi dinamis dengan menggunakan food truck guna menjangkau lokasi yang sulit diakses kendaraan besar. Tim dari BUMD Pangan juga siap menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan di lapangan.
Inovasi dalam Program Pangan Murah
Selain memastikan ketersediaan pangan, pemerintah juga berupaya menjaga harga tetap kompetitif dalam Gerakan Pangan Murah. Beberapa produk dijual dalam bentuk paket bundling, seperti beras, minyak goreng, dan sirup, dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Pemerintah juga memperkenalkan beras kemasan 2,5 kilogram sebagai inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat sesuai standar takaran zakat fitrah.
Pemerintah terus memantau perkembangan harga di pasaran untuk memastikan kebijakan stabilisasi berjalan efektif. Dengan berbagai langkah strategis yang diterapkan, pemerintah optimistis bahwa pasokan pangan akan tetap terjaga selama Ramadan dan Idulfitri, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir akan lonjakan harga pangan.
