JAKARTA – Program ambisius pemerintah untuk membangun 3 juta rumah dalam waktu setahun menghadapi tantangan besar karena anggaran yang dipotong drastis. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang biasa dipanggil Ara, berjuang keras untuk mencari solusi finansial guna mewujudkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dalam upaya ini, Ara telah melakukan berbagai pertemuan penting dengan pemangku kebijakan terkait, termasuk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

BI Gelontorkan Insentif Likuiditas

Bank Indonesia telah menyatakan dukungannya dengan memberikan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp80 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan kredit perumahan. "Dukungan ini termasuk kebijakan penurunan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank. Ini adalah salah satu langkah kami untuk mendukung program pembangunan rumah ini," jelas Perry Warjiyo dalam pertemuan tersebut.

BI juga akan membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai langkah strategis untuk menghimpun dana bagi program 3 juta rumah.

Kreativitas dan Inovasi jadi Kunci

Meskipun anggaran untuk tahun 2025 telah dipangkas dari Rp5,27 triliun menjadi Rp3,46 triliun, Ara menegaskan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan program ini. "Kami harus berpikir kreatif, inovatif, tapi tetap mematuhi aturan dan bergerak cepat. Kita tidak bisa hanya pasrah dengan anggaran yang ada," ujar Ara setelah pertemuan di Kementerian Keuangan pada hari Rabu, 19 Februari 2025.

Ara juga menjelaskan bahwa rangkaian pertemuan dengan berbagai pihak terkait merupakan bagian dari "peta jalan" program 3 juta rumah, menjawab keluhan sejumlah asosiasi pengembang yang merasa belum melihat arah jelas dari pelaksanaan program ini. "Ini adalah salah satu solusi, penjelasan bagi para pengembang yang mengeluh," tegas Ara.

Keluhan dari Pelaku Industri

Meski begitu, program ini tidak luput dari kritik. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, mengeluhkan wacana membangun rumah murah di atas lahan aset negara yang menurutnya dapat mengganggu pasar. "Wacana ini, yang belum matang, hanya akan mengganggu pasar karena belum tentu bisa direalisasikan. Program seperti ini tidak boleh mematikannya," katanya.

Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch, juga menyoroti masalah hukum dalam pengelolaan lahan sitaan kasus korupsi untuk tujuan pembangunan rumah murah. "Payung hukum harus dibuat dulu sebelum memasuki masalah ini, karena tanpa kepastian hukum, risikonya terlalu tinggi," paparnya.

Menanti Investasi Qatar

Dalam kaitannya dengan pendanaan, ada harapan besar terhadap investasi asing, termasuk kerjasama dengan Qatar dalam membangun 1 juta rusunami di atas tanah pemerintah. Ara mengatakan bahwa meskipun MoU sudah ditandatangani, banyak yang masih skeptis karena kurangnya kejelasan lebih lanjut. "Penggunaan tanah milik negara untuk proyek ini juga harus melibatkan pengembang lokal agar lebih adil," tambah Junaidi.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menekankan belum adanya laporan rinci mengenai kemajuan kerjasama dengan Qatar. "Kami belum mendapatkan detail tentang investasi Qatar ini. Hingga sekarang, masih belum jelas."

Penegasan Aturan Hunian Berimbang

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Yasti Soepredjo, dalam rapat bersama Ara, menyoroti pentingnya implementasi aturan hunian berimbang. "Sudah saatnya aturan ini ditegakkan. Sejak 2011, undang-undang ini diketok, tetapi belum pernah terealisasikan. Kita perlu fokus membangkitkan sektor ini dengan memastikan adanya keseimbangan dalam pembangunan rumah mewah, menengah, dan sederhana," ungkap Yasti.

Dengan berbagai tantangan tersebut, upaya merealisasikan program 3 juta rumah jelas bukan persoalan mudah. Meski demikian, adanya upaya inovatif dan dukungan lintas sektor diharapkan bisa membantu memastikan kebutuhan perumahan bagi rakyat bisa terpenuhi.