JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau yang lebih dikenal dengan Danantara diyakini menjadi angin segar dalam meningkatkan kualitas investasi di Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, optimistis dengan lahirnya entitas ini. Ia menekankan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi tetapi juga akan mendorong transformasi dalam dunia investasi dan operasional bisnis, serta meningkatkan transparansi dengan adanya regulasi yang mendukung.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Erick mengungkapkan, “Dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya, ini sebuah langkah yang maju.” Pernyataan ini menegaskan pentingnya komite investasi dalam memastikan setiap usulan investasi atau pengembangan yang melibatkan dana besar mendapat pengawasan dan arah yang jelas.

Transformasi Total BUMN

Proses transformasi yang tengah berlangsung ini, menurut Erick, tidak hanya perubahan sebagian tetapi merupakan upaya untuk melakukan 'bersih-bersih' secara total. “Ini masih proses. Nanti, habis ini kita mendorong peraturan pemerintah (PP) Inbreng... kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management,” ujarnya. Pendekatan ini bertujuan agar seluruh aset BUMN dapat dikelola lebih efisien dan terstruktur di bawah satu payung besar, yaitu Danantara.

Kehadiran Danantara bukan sekedar retorika. Ada bukti nyata atas keberhasilan transformasi BUMN selama lima tahun terakhir yang berhasil mencatatkan profit sebesar Rp310 triliun. Ini adalah indikator bahwa langkah-langkah yang diambil berbuah hasil.

Antisipasi Tantangan Operasional

Meski begitu, keberhasilan ini tidak membuat Menteri BUMN mengendurkan pengawasan. “Ya, memang salah satunya di undang-undang itu fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal. Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya, subsidi kompensasi. Proyek strategis nasional? Masih. Nanti secara operasionalnya masih,” jelas Erick.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa fungsi kontrol tetap berjalan meski investasi dan operasional berada di bawah Danantara. Fungsi pengawasan diperlukan untuk meminimalisir potensi maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan banyak pihak.

Kemitraan dan Sinergi

Sinergi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, termasuk CEO Danantara, Rosan Roeslani, juga diungkapkan Erick sebagai faktor kunci kesuksesan. "Dan kita sekarang, saya dengan Group CEO Danantara Rosan Roeslani itu benar-benar baik hubungannya. Jadi, ini saya rasa positif. Visinya Pak Presiden RI positif,” tambah Erick. Hubungan yang baik ini diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi antar lembaga demi terciptanya ekosistem investasi yang sehat dan produktif.

Langkah Maju untuk Masa Depan

Dengan proyeksi jumlah aset yang bisa mencapai angka 900 miliar dolar AS, transformasi di bawah Danantara jelas diharapkan dapat memberikan kemajuan signifikan bagi Indonesia. Meski bertahap, transformasi ini dipercaya akan membawa dampak positif, baik dalam skala nasional maupun internasional, sehingga bisa meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Pengembangan strategi ini adalah upaya untuk memberikan kepercayaan kepada investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan menguntungkan untuk berinvestasi. Transformasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan peluang investasi baru tetapi juga meningkatkan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Erick mengajak seluruh pihak untuk optimis. "Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. Ini peningkatan-peningkatan yang harus kita lihat secara optimis,” tandasnya. Dengan semangat dan langkah transformasi ini, diharapkan berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah.