JAKARTA - Keputusan maskapai NAM Air menghentikan layanan penerbangan rute Jakarta – Batam – Natuna mulai 10 Mei 2025 mendapat perhatian serius dari Bupati Natuna, mengingat pentingnya jalur tersebut bagi konektivitas dan logistik wilayah perbatasan Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Natuna secara resmi menyampaikan keberatannya atas penghentian sementara rute penerbangan tersebut dengan bersurat langsung kepada Direksi NAM Air dan Kementerian Perhubungan RI. Surat tersebut juga ditembuskan ke Komisi V DPR RI sebagai bentuk koordinasi lintas lembaga.
“Kami sangat menyayangkan keputusan penghentian penerbangan ini. Pemerintah Kabupaten Natuna mengajukan permohonan agar NAM Air tetap melayani rute Jakarta – Batam – Natuna dan sebaliknya, atau setidaknya menyediakan alternatif maskapai pengganti,” tegas Bupati Natuna, Cen Sui Lan.
Langkah tegas ini diambil setelah NAM Air melalui surat dari Station Manager di Natuna bernomor 045/IN/NTX/V/2025 tertanggal 3 Mei 2025, menyampaikan pemberitahuan penghentian operasional penerbangan menuju dan dari Natuna tanpa batas waktu. Sebagai respons, Pemerintah Daerah Natuna melayangkan surat bernomor 082/DISHUB/2025 untuk meminta kejelasan dan penanganan cepat dari pihak terkait.
Bupati Cen menekankan bahwa Natuna merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang memiliki posisi strategis secara geografis dan geopolitik. Oleh karena itu, transportasi udara menjadi faktor vital yang tidak bisa digantikan dalam menggerakkan roda perekonomian, memperkuat sektor pariwisata, hingga menjaga distribusi logistik dan pelayanan publik.
“Transportasi udara adalah urat nadi utama mobilitas masyarakat dan ekonomi di Natuna. Penghentian rute oleh NAM Air sangat berdampak, apalagi saat ini hanya ada dua maskapai yang beroperasi ke Natuna, yakni Wings Air dan NAM Air,” jelas Cen.
Dengan tidak beroperasinya NAM Air, praktis hanya Wings Air yang tersisa untuk melayani penerbangan ke wilayah ini. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penumpukan penumpang, keterbatasan pengangkutan logistik, hingga terhambatnya pelayanan publik yang mengandalkan konektivitas cepat.
Menurut Pemerintah Kabupaten Natuna, situasi ini dapat memicu ketimpangan distribusi barang serta kenaikan harga logistik, mengingat transportasi udara selama ini menjadi satu-satunya moda transportasi yang dapat diandalkan dalam jangka waktu cepat.
Bupati Cen juga menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan Kementerian Perhubungan serta Komisi V DPR RI guna mendorong penyelesaian persoalan ini secara menyeluruh. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keterhubungan wilayah-wilayah perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami mengharapkan agar Kementerian Perhubungan dapat segera mengambil langkah taktis untuk menjaga kesinambungan akses udara menuju Natuna. Wilayah ini tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai strategis tinggi sebagai garda terdepan kedaulatan NKRI,” lanjutnya.
Tak hanya berdampak pada pergerakan orang, penghentian penerbangan juga berpotensi mengganggu distribusi barang kebutuhan pokok, pengiriman logistik pemerintahan, serta memperlambat respons terhadap situasi darurat, termasuk dalam hal layanan kesehatan.
Bupati Cen pun mendorong agar pemerintah pusat tidak memandang enteng persoalan konektivitas udara di wilayah kepulauan seperti Natuna. Ia menyebut, ketimpangan infrastruktur transportasi dapat berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan pertahanan negara.
“Kami minta perhatian serius pemerintah pusat agar tidak ada kekosongan layanan penerbangan, mengingat peran strategis Natuna sebagai wilayah perbatasan yang harus selalu terhubung secara reguler dengan pusat,” ujarnya.
Dalam suratnya, Pemkab Natuna juga menyampaikan alternatif berupa pembukaan peluang bagi maskapai lain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan NAM Air, termasuk insentif tertentu agar jalur ini tetap ekonomis bagi operator penerbangan.
Sebagai catatan, Natuna adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Laut China Selatan. Aksesibilitas ke daerah ini menjadi krusial tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional dan penguatan perbatasan negara.
Dengan adanya perhatian dari Bupati dan komunikasi lintas kementerian, diharapkan penghentian layanan penerbangan ini dapat segera diatasi dengan solusi jangka pendek dan jangka panjang, demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas di Natuna.
