JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh meskipun mengalami perlambatan pada kuartal I tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini tercatat sebesar 4,87% secara tahunan (year-on-year/yoy), yang menjadi capaian terendah sejak kuartal III-2021.
Menurut Sri Mulyani, kinerja ekonomi yang tetap positif mencerminkan ketahanan struktural Indonesia dalam menghadapi tantangan global maupun domestik. Ia menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga masih terjaga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah bekerja secara efektif untuk menopang daya beli masyarakat serta menjaga harga pangan.
“Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.
Konsumsi Rumah Tangga dan Insentif APBN
Sri Mulyani menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% pada kuartal I-2025. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat selama libur tahun baru dan pergeseran waktu Ramadan serta Idulfitri ke kuartal I. Pemerintah juga memberikan berbagai stimulus fiskal seperti tunjangan hari raya (THR), diskon tarif listrik dan tol, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti, serta PPh 21 DTP bagi sektor padat karya.
Selain itu, pemerintah berhasil menjaga harga pangan tetap stabil melalui peran aktif Perum Bulog. Pemerintah mengklaim distribusi pupuk subsidi yang makin membaik juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian, khususnya saat panen raya.
Konsumsi Pemerintah Terkontraksi
Di sisi lain, konsumsi pemerintah justru mengalami kontraksi sebesar 1,38% (yoy) pada kuartal I-2025. Penurunan ini disebabkan oleh efek dasar tinggi akibat lonjakan belanja negara pada kuartal I-2024, yang kala itu dipicu oleh Pemilu dan percepatan bantuan sosial untuk mitigasi dampak El Nino.
“Realisasi belanja meningkat di akhir kuartal I, mencerminkan pergeseran dalam strategi fiskal pada masa transisi pemerintahan,” kata Sri Mulyani.
Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Maret 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1% dari total target dalam APBN 2025.
Ekspor, Investasi, dan Pertumbuhan Produksi
Ekspor Indonesia tumbuh sebesar 6,78% (yoy), terutama didukung oleh lonjakan ekspor komoditas seperti sawit yang tumbuh 36% dan besi baja yang meningkat 6,6%. Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi hanya tumbuh 2,12%, tertahan oleh perlambatan pada sektor konstruksi dan mesin nonkendaraan.
“Pertumbuhan PMTB dibatasi oleh investasi bangunan yang melambat, mencerminkan sentimen wait and see dari para pelaku usaha,” ujar Menkeu.
Dari sisi produksi, sektor pertanian mengalami lonjakan signifikan sebesar 10,52% didukung panen raya dan permintaan pangan selama Ramadan. Sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan 4,55%, didorong oleh hilirisasi. Sektor perdagangan dan transportasi tumbuh masing-masing 5,03% dan 9,01%, sementara akomodasi dan makanan minuman meningkat 5,75%.
“Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol,” tambahnya.
Sektor listrik juga mengalami pertumbuhan 5,11%, berkat diskon harga listrik yang ditawarkan pemerintah. Namun, sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat penurunan harga komoditas global.
Transformasi Digital dan Layanan Publik
Sektor jasa informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 7,72%, seiring dengan peningkatan transformasi digital dan adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai sektor industri. Pemerintah menilai peningkatan ini juga mendorong pembangunan pusat data secara nasional.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan masing-masing sebesar 5,03% dan 5,78% tercapai berkat program bantuan sosial seperti Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tantangan Global dan Langkah Antisipatif Pemerintah
Menyikapi tantangan global yang masih tinggi akibat ketidakpastian geopolitik dan dinamika pasar global, pemerintah mengambil sejumlah langkah antisipatif, baik melalui kerja sama multilateral maupun reformasi internal.
“Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat,” tegas Sri Mulyani.
Pemerintah juga aktif dalam diplomasi ekonomi, seperti negosiasi bilateral dan partisipasi pada forum internasional seperti Spring Meeting, G20, Sidang Tahunan Asian Development Bank, serta ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors' Meeting.
Selain itu, pemerintah tengah melakukan pemetaan produk unggulan untuk menembus pasar ASEAN+3, Uni Eropa, dan negara-negara BRICS guna membuka peluang ekspor baru.
Percepatan Realisasi dan Program Prioritas
Menutup pernyataannya, Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah akan terus mempercepat realisasi belanja negara dan mendorong implementasi program prioritas. Salah satu yang menjadi fokus adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perluasan insentif di sektor perumahan, termasuk target peningkatan capaian program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada belanja negara, akan makin dipercepat. Implementasi program prioritas seperti makan bergizi gratis [MBG] terus diperluas cakupannya,” tutup Sri Mulyani.
