JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama pada Februari 2026. Program ini menyasar lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Bansos yang disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan distribusi lebih merata.
Pembaruan Daftar Penerima dan Verifikasi
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa meski kuota penerima tetap, daftar nama KPM mengalami perubahan. Hal ini disebabkan verifikasi berkala yang menyesuaikan dinamika penduduk, termasuk faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan domisili.
“Sekarang sudah proses penyaluran. Nanti pada bulan April dievaluasi. Ada perubahan daftar, karena dinamis dan terus diperbaharui. Ya. Alokasinya tetap sekitar 18 juta KPM. Jadi kalau ada yang keluar, berarti ada yang masuk sesuai alokasi yang ada,” kata Saifullah dilansir dari Antara, Rabu, 28 Januari 2026.
Pembaruan ini mengacu pada hasil verifikasi dan validasi data oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah. Mekanisme ini memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga yang kondisi ekonominya menurun dan menghapus mereka yang sudah membaik.
Saifullah menekankan bahwa status kepesertaan bansos tidak bersifat permanen. Masyarakat yang menerima bantuan pada tahap awal tahun bisa saja tidak menerimanya di tahap berikutnya jika data terbaru menunjukkan perubahan status.
Besaran Bansos PKH dan BPNT
Pada periode penyaluran ini, penerima BPNT memperoleh dana senilai Rp 200.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan (Januari-Maret) sebesar Rp 600.000. Skema ini dirancang agar penerima tidak perlu sering mengambil bantuan secara bulanan dan lebih efisien.
Sementara nominal PKH berkisar antara Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap. Besaran bantuan PKH ditentukan berdasarkan komponen jiwa dalam Kartu Keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.
Mekanisme ini bertujuan memastikan setiap keluarga menerima bantuan sesuai kebutuhan aktualnya. Dengan sistem ini, Kemensos dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko kesalahan distribusi.
Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos
Masyarakat dapat memastikan status kepesertaan periode salur Februari 2026 secara mandiri. Verifikasi dapat dilakukan melalui ponsel dengan memanfaatkan data KTP agar lebih praktis dan cepat.
Langkah pertama, akses laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Setelah itu, masukkan detail wilayah domisili mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sesuai KTP.
Selanjutnya, ketik nama lengkap sesuai KTP dan isikan kode captcha yang muncul di layar. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasil verifikasi secara langsung.
Proses ini membantu masyarakat memantau apakah mereka termasuk penerima bansos tanpa harus datang ke kantor atau antre lama. Kemudahan ini menjadi bagian dari program digitalisasi Kemensos untuk mempermudah akses layanan publik.
Selain itu, sistem ini memungkinkan warga mengetahui perubahan status secara real time. Apabila ada perubahan daftar penerima, masyarakat bisa segera menyesuaikan diri atau menghubungi petugas terkait.
Pembaruan data secara berkala juga mempertimbangkan dinamika ekonomi keluarga. Jika kondisi ekonomi membaik, penerima bisa dicoret dari daftar, sedangkan keluarga yang baru mengalami kesulitan bisa ditambahkan.
Kemensos menegaskan bahwa distribusi bantuan sosial bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Program PKH dan BPNT diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan.
Pencairan secara rutin juga bertujuan agar manfaat bansos dapat dirasakan secara nyata. Dengan skema distribusi tiga bulan sekaligus untuk BPNT, warga bisa mengelola keuangan rumah tangga lebih stabil.
Selain itu, nominal PKH yang berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan setiap anggota keluarga. Hal ini memastikan bahwa setiap penerima menerima dukungan sesuai komponen yang tercatat dalam Kartu Keluarga.
Mekanisme distribusi melalui Himbara dan PT Pos Indonesia diharapkan dapat memperluas jangkauan bansos. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil tetap menerima bantuan tepat waktu.
Kemensos juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memperbarui data kependudukan mereka. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan distribusi.
Dengan mekanisme verifikasi ini, Kemensos memastikan bantuan sosial lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini sekaligus meminimalisir penyalahgunaan dana bansos di tingkat daerah.
Selain itu, masyarakat bisa memanfaatkan laman resmi Kemensos kapan saja. Hal ini membantu mereka memperoleh informasi yang jelas terkait status penerima dan besaran bantuan yang diterima.
Kemensos terus melakukan monitoring untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar. Evaluasi berkala dilakukan agar data penerima selalu diperbaharui dan sesuai kondisi terkini.
Dengan begitu, bantuan sosial dari Kemensos tetap tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat maksimal. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat yang paling membutuhkan.
