JAKARTA - Tekanan harga pangan pada awal 2026 menunjukkan tren mulai mereda. Inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food mengalami deflasi bulanan dan perlambatan tahunan menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Perkembangan Inflasi Pangan dan Komoditas Pokok
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan tahunan tercatat sebesar 1,14% pada Januari 2026. Secara bulanan, komponen ini bahkan mencatat deflasi 1,96%.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyatakan bahwa komponen harga bergejolak menjadi penyumbang deflasi terbesar pada Januari. “Komponen harga bergejolak mengalami deflasi 1,96% dan memberikan andil deflasi terbesar sebesar 0,33% terhadap inflasi bulanan,” ujarnya.
Meskipun demikian, sejumlah komoditas pokok seperti beras, daging ayam ras, dan bawang merah tetap mengalami kenaikan harga secara tahunan. Kontribusi kenaikan ini dinilai tidak signifikan terhadap tekanan inflasi secara keseluruhan.
Jika dibandingkan periode sebelumnya, perlambatan inflasi pangan cukup tajam. Desember 2025, inflasi pangan tahunan tercatat 6,21%, kemudian turun menjadi 1,14% pada Januari 2026.
Secara bulanan, inflasi pangan yang 2,74% pada Desember 2025 berbalik menjadi deflasi 1,96% di awal tahun. Sementara inflasi umum nasional tercatat 3,55% secara tahunan, dengan deflasi bulanan 0,15%.
Stabilisasi Harga di Wilayah Terdampak Bencana
BPS mencatat stabilisasi harga di beberapa wilayah terdampak bencana hidrometeorologi, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penurunan harga telur ayam dan cabai merah menjadi faktor utama yang menahan laju inflasi di daerah tersebut.
Hal ini menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga pangan di wilayah rawan. Masyarakat di daerah terdampak kini memiliki akses lebih terjangkau terhadap bahan pokok.
Program Pemerintah untuk Menahan Laju Inflasi Pangan
Pemerintah melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
Hingga 29 Januari 2026, tercatat 296 kegiatan GPM digelar di 56 kabupaten/kota. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya 173 kegiatan.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dan jagung pakan juga diteruskan. Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dijadwalkan untuk Februari–Maret 2026.
Sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ditargetkan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan melalui Perum Bulog. Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di awal tahun.
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan mengawasi harga jual pangan. “Pasokan beras, jagung, gula, bawang, telur, dan daging dalam kondisi aman. Fokus kami menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) untuk bahan pokok tertentu. Langkah ini dimaksudkan agar pasokan pangan tetap terjangkau dan inflasi tetap terkendali.
Stabilisasi harga pangan menjadi strategi utama menyambut Ramadan dan Idulfitri. Dengan harga stabil, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap lonjakan biaya kebutuhan pokok saat periode konsumsi tinggi.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga memperkuat pengawasan distribusi pangan. Hal ini memastikan harga tetap terkendali di seluruh wilayah, termasuk daerah terdampak bencana.
Tren deflasi awal tahun ini memberi sinyal positif terhadap daya beli masyarakat. Inflasi pangan yang menurun menjadi indikator bahwa pasokan cukup dan distribusi lebih merata.
Langkah pemerintah dalam memperluas GPM dan SPHP menunjukkan perhatian serius terhadap stabilitas pangan. Dengan strategi ini, tekanan harga pangan di awal tahun diperkirakan tetap terkendali hingga memasuki Ramadan.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap memanfaatkan program bantuan pangan yang tersedia. Pemantauan harga dan pasokan oleh Bapanas diharapkan membuat kebutuhan pokok tetap terjangkau di semua lapisan masyarakat.
Program ini tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan nasional. Stabilisasi harga pangan menjadi prioritas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian awal tahun.
Dengan pasokan aman dan harga stabil, masyarakat dapat merencanakan kebutuhan konsumsi bulan Ramadan dan Idulfitri dengan lebih tenang. Fokus pemerintah tetap pada keseimbangan antara ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat.
