JAKARTA – Pemerintah resmi memutuskan untuk menambah bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan bagi 33,244 juta penerima selama tiga bulan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan musim kemarau serta fluktuasi harga pangan global.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi kelompok masyarakat rentan.

"Bantuan pangan beras ini kita tambah selama tiga bulan," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Penyaluran perdana akan dimulai pada Juli 2026, sementara jadwal untuk dua bulan berikutnya akan dikoordinasikan lebih lanjut antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

Pemerintah memproyeksikan kebutuhan beras untuk program tambahan ini mencapai sekitar 1 juta ton. Zulhas memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman dan mencukupi, dengan total cadangan yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. "Stok kita 5,2 juta ton, jadi jika berkurang 1 juta ton untuk bantuan ini, persediaan masih sangat mencukupi," tambahnya.

Terkait teknis pelaksanaan, pemerintah akan melibatkan lintas kementerian. Data penerima bantuan akan disiapkan oleh Kementerian Sosial, penganggaran dikoordinasikan bersama Bappenas, dan Kementerian Sosial bertindak sebagai pelaksana penyaluran.

Langkah ini diharapkan mampu menjadi "bantalan sosial" yang efektif untuk melindungi kelompok rentan dari dampak tekanan ekonomi, termasuk tren pelemahan nilai tukar rupiah yang memengaruhi harga pangan di pasar.