JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memacu pembangunan data keterpaparan bencana yang terpadu serta dinamis untuk memperkuat analisis risiko dan daya tahan masyarakat menghadapi bahaya di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN Luki Subehi dalam keterangan di Jakarta, Rabu menuturkan risiko bencana ditentukan bukan hanya oleh ancaman alam, melainkan juga pemahaman tepat mengenai posisi masyarakat, bangunan, serta infrastruktur yang berpotensi terkena dampak.

"Untuk merancang tata kelola yang efektif, strategi pengurangan risiko, dan kebijakan yang dapat menyelamatkan jiwa, kami membutuhkan fondasi berupa informasi keterpaparan yang berkualitas tinggi, terstandar, dan dapat digunakan bersama," katanya.

Luki melihat Indonesia memiliki tantangan dalam menyusun basis data keterpaparan yang sesuai standar internasional, di mana saat ini belum terdapat satu basis data keterpaparan nasional yang terintegrasi.

Oleh karena itu, lewat kolaborasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, kalangan akademisi, serta mitra internasional, pihak-pihak terkait berupaya menyusun standar data keterpaparan multi-bahaya yang terpadu.

Selanjutnya, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Resiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Udrekh menekankan urgensi data keterpaparan yang akurat di tengah tingginya aktivitas kegempaan di wilayah Asia Pasifik.

Ia menyoroti gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di lepas pantai Filipina pada Senin pagi (8/6) serta menyebabkan peringatan tsunami di beberapa kawasan Indonesia bagian timur.

Kejadian tersebut, menurutnya, menjadi peringatan bahwa pengurangan risiko bencana wajib ditopang data yang terukur dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

"Kami tidak dapat mengelola apa yang tidak kami ukur," ujarnya.

Maka dari itu, Udrekh menyatakan BNPB terus berusaha mentransformasi data ilmiah menjadi kebijakan yang bisa diterapkan di lapangan. Namun, ketahanan bencana yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika penilaian risiko didukung data yang terintegrasi dan bisa dipertukarkan antarinstansi.

Menurut dia, proses penilaian risiko tidak boleh hanya mengandalkan data yang terfragmentasi. Interoperabilitas, sinkronisasi, dan kolaborasi jangka panjang antar-pengelola data menjadi syarat mutlak untuk menciptakan informasi risiko yang lebih presisi hingga ke tingkat bangunan serta struktur.

Maka dari itu, kolaborasi multisektor dalam hal integrasi data keterpaparan diharapkan mampu memperkuat platform berbagi data, menekan biaya pengumpulan data, serta mempercepat respons pada periode krusial 72 jam pertama pascabencana.