Menteri PPPA Minta Warga Lapor Anak Terpapar Judi Online

Menteri PPPA Minta Warga Lapor Anak Terpapar Judi Online
Menteri PPPA Arifah Fauzi [FOTO : NET].

jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengimbau masyarakat luas untuk turut bergerak melaporkan setiap indikasi eksploitasi maupun kegiatan digital yang mengancam keselamatan anak, salah satunya judi online.

"Masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengaduan resmi melalui Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau melalui WhatsApp di nomor 08111-129-129," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Jumat.

Langkah tersebut krusial dilakukan karena dampak judi online dinilai mampu merusak realitas kehidupan anak-anak Indonesia.

"Di lapangan, jeratan judi online terbukti memicu gangguan mental hingga kecanduan ekstrem, penurunan drastis prestasi akademik akibat hilangnya fokus belajar, hingga memicu perilaku kriminal sekunder," kata Arifah Fauzi.

Dampak lanjutannya, anak yang terperangkap bahkan berpotensi nekat mencuri uang orang tua, berdusta, melancarkan aksi penipuan digital pada sirkel pertemanan, hingga terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal hanya untuk modal taruhan judi online selanjutnya.

Arifah Fauzi menegaskan, memproteksi anak dari jerat judi online saat ini telah menjadi urgensi nasional yang berderajat sama pentingnya dengan membentengi mereka dari konten negatif lain, seperti game online adiktif serta pornografi.

Ketiga aspek tersebut dinilai sebagai ancaman setara yang mengeksploitasi dopamin anak sekaligus merusak fungsi otak bagian depan (prefrontal cortex) yang bertugas mengontrol emosi dan mengambil keputusan.

"Jika pornografi merusak moral dan gim adiktif menyita waktu produktif, judi online menyempurnakannya dengan kehancuran finansial dan sosial sejak dini," Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Sebagai langkah konkret menekan angka paparan judi online yang kini menyentuh angka 200.000 anak, Kementerian Komunikasi dan Digital terus gencar memutus akses pada konten-konten yang terindikasi judi online.

Di sisi lain, KemenPPPA juga sedang mempercepat penerapan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring (PARD) sebagai panduan kebijakan nasional untuk membangun ekosistem digital yang aman sekaligus ramah anak.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index