JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 guna menampung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW).
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menuturkan, inisiatif PLTS 100 GW diharapkan menjadi pendorong tercapainya target energi terbarukan nasional sekaligus menjadi stimulus bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan industri domestik.
“Tentu yang kami harapkan rencana PLTS 100 GW menjadi percepatan pencapaian target energi terbarukan plus juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri,” katanya, dikutip Jumat (12/6/2026).
Menurut Saleh, sasaran pengembangan energi terbarukan dalam RUPTL saat ini masih mematok tambahan kapasitas pembangkit sekitar 17,1 GW hingga tahun 2034, atau rata-rata mencapai 1,7 GW per tahun.
Dengan masuknya program PLTS 100 GW, kebutuhan penambahan kapasitas tahunan bakal meningkat drastis, sehingga perlu disesuaikan dalam revisi RUPTL ke depan.
Ia tidak menampik bahwa langkah tersebut merupakan tantangan besar mengingat besarnya investasi, kebutuhan infrastruktur, hingga kesiapan sistem kelistrikan nasional.
“Dengan program 100 GW tersebut, target tahunan juga akan naik yang perlu direncanakan di RUPTL. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi kami tetap harus optimistis bahwa langkah ini merupakan bagian krusial dalam upaya ketahanan dan kemandirian energi,” ujarnya.
Saleh menekankan bahwa salah satu tantangan utama bagi pemerintah adalah memastikan keberadaan konsumen yang sanggup menyerap pasokan listrik tambahan dari PLTS tersebut.
Pemetaan sektor-sektor pengguna listrik dalam volume besar menjadi kunci agar proyek ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
Meskipun pemerintah kini mulai fokus mengembangkan PLTS, Saleh mengingatkan agar pembangunan sumber energi terbarukan lainnya tetap berjalan sesuai arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUPTL. Menurutnya, strategi transisi energi tidak boleh hanya bergantung pada satu jenis pembangkit saja.
“Terkait fokus, sebaiknya semua pembangkit energi terbarukan tetap harus dilanjutkan sesuai KEN dan RUPTL karena tidak bisa hanya bergantung pada PLTS,” ujarnya.
Selanjutnya, Saleh menyampaikan bahwa upaya mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060 serta puncak emisi sektor energi pada 2035 bakal mendorong pengurangan penggunaan pembangkit berbasis energi fosil.
“Tetapi tentu perlu mempertimbangkan juga faktor lain seperti keekonomian masing-masing pembangkit pada saat ini dan stabilitas sistem,” kata Saleh.
Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris menyatakan bahwa revisi RUPTL memang sedang dipertimbangkan demi mendukung program PLTS 100 GW.
“Iya, tentunya [akan ada revisi], karena kan regulasi kami mengamanatkan bahwa pembangkit-pembangkit yang masuk itu ya harus direncanakan dulu di dalam RUPTL,” kata Harris di sela agenda ESSA Summit 2026, dikutip Kamis (11/6/2026).
Ia juga menyebut bahwa pemerintah sedang mengoordinasikan rencana ini dengan PT PLN (Persero) serta menyusun regulasi pendukung yang diperlukan sebelum proyek tersebut dieksekusi.
