JAKARTA - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori berpendapat bahwa langkah pemerintah memberikan subsidi kedelai senilai Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog tidak cukup efektif untuk mengatasi persoalan tekanan biaya produksi yang dihadapi perajin tahu-tempe setiap tahunnya.
Untuk diketahui, pemerintah memberikan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton melalui Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga bahan pangan, khususnya bagi produsen tahu dan tempe.
Kebijakan ini diambil karena kedelai hampir seluruhnya masih bergantung pada impor sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Khudori menyatakan, penugasan subsidi via Bulog sebetulnya bukan hal baru. Mekanisme serupa pernah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya saat harga kedelai melonjak karena gejolak pasar global.
Namun, ia menilai kebijakan tersebut belum menyentuh masalah struktural. Sejak terjadi gejolak geopolitik, harga kedelai di tingkat produsen tahu-tempe naik dari sekitar Rp9.000 menjadi Rp11.300 per kilogram.
“Kenaikan harga dipicu oleh melonjaknya harga kedelai impor di pasar dunia, biaya logistik, dan pelemahan rupiah. Bagi produsen tahu-tempe, kenaikan harga bahan baku sekitar 25% itu membuat mereka kelimpungan. Nilainya di atas toleransi,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).
Khudori memaparkan, kebutuhan kedelai industri tahu dan tempe nasional mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun.
Sementara itu, produksi domestik masih sangat terbatas, yakni di bawah 10%. Sisanya dipenuhi melalui impor dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina.
Menurut Khudori, produsen tahu dan tempe memerlukan kepastian harga bahan baku yang stabil agar usaha tetap berjalan berkelanjutan.
Namun, saat harga kedelai terus naik, pelaku usaha berada dalam posisi sulit antara menjaga margin atau mempertahankan daya beli konsumen.
“Ketika situasi tak tertanggungkan, opsi yang tersedia adalah menutup usaha. Jika itu terjadi pada banyak produsen tahu-tempe, pengangguran meledak. Tahu-tempe telah menghidupi ratusan ribu rakyat jelata, dari petani, produsen tempe-tahu-kecap, pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khudori menambahkan bahwa lonjakan harga kedelai sering memicu aksi mogok produksi, seperti yang terjadi pada 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2021, dan 2022.
Ia menilai subsidi saat ini merupakan upaya mencegah pola kebijakan reaktif masa lalu. Menurutnya, berulangnya masalah ini menunjukkan kelemahan kebijakan pangan, terutama terkait ketergantungan pada mekanisme pasar dan impor.
Terkait ketergantungan impor yang mencapai lebih dari 90%, ia menegaskan bahwa jika Indonesia ingin mencapai swasembada, diperlukan koreksi fundamental melalui kebijakan terpadu.
“Mulai dari kebijakan anggaran, tata niaga, perdagangan, perlindungan petani dan konsumen, perluasan lahan hingga riset,” tandasnya.
