JAKARTA — Pemerintah mempercepat upaya elektrifikasi nasional dengan meningkatkan anggaran penyediaan listrik desa (lisdes) hingga hampir tiga kali lipat menjadi Rp10,3 triliun pada 2026. Penambahan dana ini ditujukan untuk memperluas akses listrik ke ribuan desa dan dusun yang hingga saat ini belum mendapatkan aliran listrik negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah masih menemukan sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati akses listrik. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan pembangunan.
"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil melalui rilis, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Bahlil, perluasan akses listrik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi di wilayah terpencil.
Data Kementerian ESDM mencatat, sepanjang 2025, pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di 1.361 lokasi dengan anggaran Rp3,6 triliun.
Pada tahun ini, alokasi dana ditingkatkan menjadi Rp10,3 triliun untuk mempercepat penyambungan listrik di wilayah yang belum terjangkau.
Bahlil mengakui, pembangunan jaringan di daerah terpencil memiliki kendala keekonomian. Biaya investasi sering kali tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.
"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis, tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegasnya.
Pemerintah pun menggunakan pendekatan pelayanan publik, terutama bagi warga di kawasan terisolasi. Bahlil mengaku memahami pentingnya akses listrik karena pengalaman masa kecilnya.
“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kami bangun,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan bahwa program lisdes dijalankan melalui pembangunan jaringan baru dan pemasangan sambungan gratis lewat program bantuan pasang baru listrik (BPBL).
“Ini untuk menyelesaikan program 2025, jadi sekarang tinggal peresmian-peresmian saja. Sementara untuk 2026, kami sedang inventarisasi lagi semuanya untuk bisa kami eksekusi sampai 2027,” pungkasnya.
