JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkokoh topangan terhadap peningkatan mutu kesehatan warga melalui Program Desa Sehat Bebas Stunting di wilayah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Agenda tersebut menyasar empat wilayah desa, yaitu Sukamanah, Banjarsari, Wanasuka, dan Margamukti.
Agenda yang melekat sebagai bagian dari aksi BNI Berbagi tersebut diselenggarakan lewat kemitraan bersama Pemerintah Kecamatan Pangalengan serta Puskesmas Sukamanah.
Melalui pergerakan ini, BNI mengalirkan tunjangan gizi serta pembekalan edukasi kesehatan bagi kalangan rentan, mulai dari anak dengan risiko stunting, para ibu hamil yang didera situasi kekurangan energi kronis (KEK), hingga kelompok remaja putri.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, Program Desa Sehat Bebas Stunting menjadi cerminan andil pihak perseroan dalam menyokong program peningkatan mutu sumber daya manusia, khususnya lewat intervensi bidang kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat.
“Program Desa Sehat Bebas Stunting ini merupakan wujud kontribusi BNI dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan mengalami masalah gizi. Program ini menjadi bagian dari komitmen BNI untuk hadir memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.
Pada tahapan pengaplikasiannya, BNI menyerahkan Paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan kepada sejumlah 65 anak berisiko stunting selama rentang waktu 52 hari secara berkelanjutan.
Di samping itu, pihak perseroan turut membagikan Paket Nutrisi diperuntukkan bagi 12 ibu hamil berstatus KEK selama kurun 60 hari tanpa terputus.
Agenda tersebut juga mengcakup penyaluran nutrisi serta tablet penambah darah kepada 50 remaja putri sebagai langkah preventif stunting sejak dini. Seluruh rangkaian proses intervensi bakal digulirkan dalam waktu tiga bulan disertai proses pendampingan serta supervisi berkala demi menggaransi efektivitas program.
Okki menerangkan, penanggulangan masalah stunting bertransformasi menjadi salah satu fokus primer dalam pembangunan nasional.
Berdasarkan pandangannya, pencegahan stunting wajib digalakkan sedari awal lantaran problem tersebut mampu menahan laju tumbuh kembang anak serta berakibat dalam jangka panjang terhadap mutu sumber daya manusia.
Kawasan Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai titik pelaksanaan program sebab dinilai masih memerlukan penguatan dalam tindakan preventif stunting. Menyitir data SSGI 2024, tingkat prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Bandung bertengger di angka 24,1%, nominal yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Barat.
Selain penuntasan aspek gizi, Program Desa Sehat Bebas Stunting turut diorientasikan untuk mendongkrak wawasan publik perihal kesehatan keluarga, memperkokoh peran dan fungsi posyandu, serta memacu terwujudnya ruang lingkungan yang menyokong tumbuh kembang anak secara prima.
Pihak BNI menganggap, keberhasilan pengentasan stunting memerlukan jalinan kemitraan lintas sektor, baik dari unsur pemerintah, barisan tenaga kesehatan, sektor dunia usaha, maupun lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, program ini dikonsep menggunakan formula pendekatan yang menyatu lewat jalur edukasi kesehatan, pendampingan pada keluarga, hingga monitoring berkala pada kondisi para penerima manfaat.
“Sinergi antara dunia usaha, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Berlandaskan semangat melayani sepenuh hati, BNI akan terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul,” kata Okki.
BNI memastikan bahwa pembentukan sumber daya manusia yang bermutu tinggi wajib diinisiasi semenjak usia belia. Melalui wadah Program BNI Berbagi, pihak perseroan berkomitmen menyajikan agenda sosial yang memberikan implikasi nyata bagi publik sekaligus mengawal agenda pembangunan nasional menuju era Indonesia Emas 2045.
