JAKARTA - Estimasi penghematan kas negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menembus Rp40 triliun usai Komisi IX DPR RI menyepakati empat langkah efisiensi yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Hasil pemotongan ini bakal dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran MBG 2027 yang semula diusulkan senilai Rp270 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menuturkan bahwa parlemen menilai rancangan efisiensi yang dipaparkan oleh jajaran pimpinan baru BGN tersebut sanggup mempertahankan keberlangsungan program sekaligus memaksimalkan efektivitas pemanfaatan dana.
"Kalau kami lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ucapnya lewat keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).
Berdasarkan penjelasan Zainul, BGN memiliki komitmen untuk mengkaji ulang anggaran dengan patokan efisiensi minimal Rp40 triliun. Langkah serupa pun kini sedang dijalankan untuk eksekusi program pada tahun anggaran 2026.
"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kami, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," ungkapnya.
Komisi IX DPR mengalokasikan tenggat waktu selama dua minggu bagi BGN guna merampungkan simulasi pemangkasan dana itu sebelum nantinya ditinjau ulang dalam rapat dengar pendapat.
"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kami sepakat dua minggu," tuturnya.
Empat instrumen efisiensi yang disetujui bermula dari peninjauan total sasaran penerima manfaat. Keliru satu alternatif yang sedang digodok adalah meniadakan penyaluran MBG bagi seluruh pelajar tingkat SMA atau sederajat yang totalnya berkisar 11 juta jiwa.
Kebijakan selanjutnya adalah memangkas intensitas pendistribusian paket makanan. Jika sebelumnya MBG dibagikan selama 25 hari per bulan atau enam hari per pekan, nantinya pengiriman direncanakan cuma bergulir pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat atau berkisar 20 hari dalam sebulan.
Lewat sistem ini, penyaluran pangan pun bakal ditiadakan saat hari libur nasional serta masa libur sekolah.
BGN turut pula meninjau ulang model insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tambahan penghasilan yang mulanya dialokasikan merata senilai Rp6 juta bakal disesuaikan seturut banyaknya penerima manfaat yang ditangani oleh tiap-tiap SPPG.
Di samping itu, BGN bakal mengimplementasikan mekanisme klasterisasi SPPG seturut kapasitas beserta performanya. Melalui pola tersebut, nominal insentif ataupun jatah anggaran yang didapatkan oleh tiap SPPG bakal bervariasi bergantung pada raihan penilaian.
Sedari awal, BGN mengajukan plafon anggaran untuk program MBG senilai Rp270 triliun pada 2027, naik Rp2 triliun jika dikomparasikan dengan jatah tahun 2026 yang sebesar Rp268 triliun.
Kendati demikian, proyeksi keperluan dana tersebut diprediksi bakal menyusut pascakalkulasi efisiensi selesai dirumuskan.
