JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra melayangkan kritik terhadap komersialisasi ibadah pada penyelenggaraan haji dan umrah oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Berdasarkan pandangan Nanang, banyak KBIHU yang justru lebih mengekspos agenda wisatanya ketimbang esensi ibadah umrah itu sendiri dalam rangkaian perjalanan.
"Ini harus dipastikan dulu karena kalau umrah misalkan itu semua judulnya travel and tour. Jadi travel-nya ditonjolkan, tour-nya ditonjolkan bukan umrahnya. Baru umrah belakangan," kata Nanang dalam rapat bersama sejumlah KBIHU di Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut dia, tidak sedikit agen travel yang menyisipkan agenda wisata tambahan dalam pelaksanaan haji ataupun umrah.
"Sehingga sering kali harus mampir ke negara mana keliling melihat-lihat dan bahkan ziarah-ziarah internal apakah di dalam Mekkah atau ke Thaif atau ke mana-mana itu banyak sekali ditambahkan dan ini tentunya akan menambah cost juga," ungkap Nanang.
Padahal, mayoritas jemaah dari Indonesia berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Politikus dari Partai Demokrat ini pun mengingatkan agar agenda ziarah ekstra tersebut tidak berujung menjadi beban finansial bagi para jemaah.
"Sedangkan jemaah haji Indonesia yang rata-rata dari masyarakat kalangan bawah mereka ini uang itu bisa berangkat saja sudah pas-pasan. Kalau harus dibebani lagi dengan biaya-biaya yang lain kasihan," ucap Nanang.
Oleh sebab itu, ia mendesak agar tindakan komersialisasi ibadah atau pengenaan ongkos tambahan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat dipangkas.
"Kemudian tambahan-tambahan ziarah, kemudian pungutan-pungutan yang lain seperti ziarah-ziarah dan lain sebagainya termasuk juga kegiatan-kegiatan yang tidak kami dalami dengan baik tetapi ujung-ujungnya adalah ada semacam komersialisasi," tutur Nanang.
Ia percaya, pihak KBIHU sanggup memegang komitmen untuk mengantarkan para jemaah menunaikan ibadah secara optimal.
