JAKARTA - Rencana relokasi aktivitas bongkar muat barang dari Pelabuhan Sampit ke Pelabuhan Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, mendapat respons serius dari PT Dharma Lautan Utama (DLU), perusahaan pelayaran yang selama ini melayani pengangkutan kendaraan, barang, dan penumpang melalui kapal roll-on/roll-off (RoRo). Manajer DLU Cabang Sampit, Hendrik Sugiharto, menegaskan harapannya agar pemerintah daerah tetap mengizinkan perusahaan tersebut melakukan bongkar muat di Pelabuhan Sampit.
“Kami berharap pemerintah daerah mengkaji ulang rencana ini. Kapal kami mengangkut penumpang sekaligus barang. Jika harus dua kali sandar, jelas tidak efisien,” ungkap Hendrik.
Rencana relokasi ini sejatinya digagas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari upaya menata wajah kota serta mengurangi beban lalu lintas truk besar yang melewati pusat kota Sampit. Pemindahan aktivitas bongkar muat ke Pelabuhan Bagendang juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta keteraturan distribusi logistik di wilayah tersebut.
Namun, Hendrik Sugiharto memaparkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah kendala teknis dan administratif yang akhirnya dapat berdampak pada kenaikan biaya logistik. Hal ini dapat berimbas langsung pada harga barang di pasar, yang pada akhirnya membebani konsumen.
“Ketika kapal bersandar di Pelabuhan Sampit, barang langsung bisa masuk ke pasar. Kalau aktivitas bongkar muat dipindahkan ke Bagendang, biaya distribusi akan bertambah dan harga barang pun bisa naik,” jelas Hendrik.
DLU mengoperasikan kapal RoRo yang dirancang untuk membawa kendaraan, barang, dan penumpang sekaligus dalam satu perjalanan. Dengan kebijakan relokasi, kapal harus membongkar barang terlebih dahulu di Pelabuhan Bagendang, kemudian melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Sampit untuk menurunkan penumpang. Proses ini dinilai tidak efisien dan berpotensi memperlambat waktu pelayaran.
Selain itu, Hendrik juga menyoroti kondisi alur sungai antara Pelabuhan Bagendang dan Pelabuhan Sampit yang diketahui memiliki beberapa titik dangkal. Kondisi tersebut memaksa kapal menyesuaikan jadwal pelayaran dengan pasang surut air agar tidak kandas, sehingga menambah kompleksitas operasional dan potensi keterlambatan.
Sejak 1999, PT Dharma Lautan Utama telah menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kotawaringin Timur dan sekitarnya. Hendrik berharap, suara pelaku usaha pelayaran seperti DLU diperhatikan dan dimasukkan dalam perumusan kebijakan terkait pelabuhan ke depan.
“Kami ingin tetap beroperasi penuh di Pelabuhan Sampit. DLU siap berdiskusi dan memberikan masukan demi solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya menegaskan komitmen perusahaan terhadap kelancaran logistik dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, pemerintah daerah menargetkan agar pemindahan aktivitas bongkar muat barang ke Pelabuhan Bagendang dapat rampung pada tahun 2026. Upaya ini bagian dari visi jangka panjang untuk menata sistem distribusi logistik yang lebih teratur dan mengurangi kemacetan di pusat kota Sampit.
Namun, untuk mewujudkan transisi tersebut, diperlukan koordinasi yang matang antara pemerintah daerah, pelaku usaha pelayaran, serta pemangku kepentingan lain agar semua pihak dapat merasakan manfaat tanpa mengorbankan efisiensi dan biaya yang harus ditanggung masyarakat.
DLU sendiri telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung pembangunan daerah dan berharap solusi kebijakan dapat bersifat win-win solution. Dengan demikian, pengelolaan pelabuhan dan distribusi barang di Sampit dan sekitarnya tetap optimal, tidak mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi sekaligus menghindari lonjakan biaya logistik yang memberatkan.
