KANALEKONOMI.ID — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan Danantara dalam membiayai pembangunan jalur baru LRT. Dua rute anyar disiapkan, yakni Velodrome menuju Stasiun Whoosh Halim serta Kelapa Gading menuju kawasan JIS. Skema ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada APBD yang tertekan pemangkasan Dana Bagi Hasil Rp 15 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan permintaan itu langsung di hadapan Presiden saat peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Rabu (16/9/2026). Menurut Pramono, kelanjutan proyek LRT membutuhkan sumber dana di luar APBD.
"Dan yang juga menggembirakan adalah kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan Whoosh (kereta cepat). Bapak Presiden, akan lebih menggembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak," kata Pramono.
Presiden Prabowo Subianto merespons permintaan tersebut dengan memberi izin agar Danantara turut membiayai proyek LRT Jakarta. Prabowo menegaskan Jakarta bukan hanya milik warga yang tinggal di ibu kota.
"Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut dibantu, saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa," ujarnya.
Tiga Sumber Pembiayaan LRT Jakarta
Usai peresmian, Pramono menyatakan pembiayaan LRT kini dapat bersumber dari APBD, obligasi daerah, hingga Danantara. Pemerintah Provinsi DKI sebelumnya telah menyiapkan penghimpunan dana lewat surat utang daerah senilai Rp 5,6 triliun pada 2027.
Untuk perpanjangan proyek LRT Manggarai-Dukuh Atas, kebutuhan anggaran mencapai Rp 2,7 triliun. Pemprov memilih jalur creative financing karena tidak ingin bergantung pada APBD, terutama setelah Dana Bagi Hasil DKI dipotong Rp 15 triliun untuk tahun 2026.
Pramono menyebut seluruh proyek LRT yang rampung nanti dapat mengakomodasi mobilisasi masyarakat dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat.
DPRD DKI Nilai Peran Danantara Krusial
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai keterlibatan Danantara penting di tengah beban APBD untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Salah satu skema yang bisa ditempuh adalah Danantara membeli obligasi daerah yang diterbitkan Jakarta.
"Saya kira Danantara ini penting ya, keterlibatan Danantara dalam pembangunan di Jakarta. Karena selama ini kan beban APBD untuk proyek infrastruktur ini kan menggerus banyak anggaran ya," katanya di Stasiun LRT Manggarai.
Suhud berharap amanat Presiden agar Danantara membantu program infrastruktur DKI segera ditindaklanjuti oleh pihak Danantara.
Obligasi Daerah Berpeluang Diserap Danantara
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran Danantara mampu meringankan fiskal DKI Jakarta, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur. Jika obligasi daerah direalisasikan, Danantara dapat membeli surat utang sebagai skema penyuntikan dana kepada Pemprov DKI.
"Apabila Danantara masuk sebagai shareholders, ini bisa meringankan beban fiskal Pemprov Jakarta," katanya kepada Bisnis.
Huda mengingatkan, obligasi daerah tetap menjadi beban utang bagi Pemprov Jakarta di masa depan. Tingkat bunga atas pengembalian investasi itu diperkirakan lebih tinggi dibandingkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah Pusat.
Secara fundamental, Huda menilai fiskal DKI sebenarnya sangat kuat jika DBH tidak dipangkas pemerintah pusat. Ia bahkan menyebut pembangunan transportasi LRT bisa dilakukan tanpa creative financing seperti menerbitkan obligasi maupun investasi dari Danantara.
"Sayangnya, DBH Jakarta ditahan oleh pemerintah pusat dengan berbagai alasan. Akibatnya, kemampuan fiskal Jakarta berkurang dan akhirnya ada wacana menerbitkan obligasi," kata dia.
Huda juga mengingatkan tidak mudah bagi Pemprov Jakarta mengelola ekspektasi Danantara yang menginginkan keuntungan di masa depan.