KANALEKONOMI.ID — Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bunga utang mencapai Rp 394,2 triliun hingga akhir Agustus 2026, dengan porsi terbesar berasal dari surat berharga domestik. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyebut dana itu sebagian besar beredar di dalam negeri dan menjadi likuiditas bagi aktivitas ekonomi nasional.
Realisasi belanja bunga utang pemerintah periode Januari–Agustus 2026 menyentuh Rp 394,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp 366,4 triliun merupakan bunga utang dalam negeri, sedangkan sisanya Rp 27,8 triliun berasal dari utang luar negeri.
Kementerian Keuangan menilai pos belanja tersebut masih dalam jalur yang memadai. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan hal itu dalam forum APBN KiTA, Jumat (18/9/2026).
Komposisi Bunga Utang: Domestik Mendominasi
Porsi bunga utang domestik menyerap 92,9% dari total belanja bunga. Komposisi ini menjelaskan mengapa pemerintah menekankan efek berantai pembayaran bunga terhadap perekonomian dalam negeri.
"Artinya belanja bunga yang kita realisasikan itu beredar di dalam negeri dan menjadi likuiditas serta sumber daya ekonomi untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam negeri," kata Suminto.
Dengan kata lain, kupon yang dibayarkan ke pemegang Surat Berharga Negara (SBN) domestik kembali masuk ke sistem keuangan nasional. Penerima kupon mencakup perbankan, dana pensiun, asuransi, hingga investor ritel.
Strategi Pembiayaan: Lelang SUN dan SBSN Tiap Selasa
Pemerintah akan mempertahankan komposisi instrumen pembiayaan yang ada. Lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tetap digelar setiap Selasa.
Dua seri SBN ritel juga masih dalam rencana penerbitan, yakni Sukuk Tabungan dan SBN ritel konvensional. Instrumen ini menyasar investor individu yang ingin menempatkan dana di aset negara.
Opsi penerbitan SBN valuta asing tetap dibuka. Menurut Suminto, realisasinya bergantung pada kondisi pasar global.
Pinjaman Program Multilateral Siap Dicairkan
Pemerintah memiliki sumber pembiayaan lain berupa pinjaman program dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Fasilitas tersebut telah tersedia untuk dicairkan.
Pinjaman program biasanya dipakai untuk mendukung belanja prioritas tanpa menambah tekanan langsung ke pasar SBN domestik. Skema ini memberi ruang fiskal tambahan di tengah kebutuhan pembiayaan yang besar.
Menjaga Pasokan SBN agar Yield Tidak Tertekan
Pemerintah menyadari risiko kelebihan pasokan di pasar SBN domestik. Penerbitan yang terlalu agresif berpotensi mendorong kenaikan yield, yang berarti biaya utang baru menjadi lebih mahal.
"Kami ingin memastikan suplai penerbitan SBN domestik tetap terjaga agar tidak menambah risiko pasokan yang berpotensi meningkatkan yield," terang Suminto.
Bagi investor obligasi, pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mengatur tempo penerbitan. Yield SBN yang stabil membantu menjaga daya tarik aset pendapatan tetap Indonesia di mata investor asing maupun lokal.
Ke depan, pasar akan mencermati hasil lelang SUN dan SBSN tiap Selasa sebagai indikator permintaan riil. Serapan yang tinggi dengan yield terkendali menandakan kepercayaan investor masih solid terhadap surat utang negara.