JAKARTA - Harga gas elpiji subsidi tiga kilogram atau yang dikenal dengan tabung melon di Kota Balikpapan terus meroket. Saat ini, harga di tingkat pengecer sudah menembus Rp50.000 hingga Rp60.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya hanya berkisar Rp19.000 sampai Rp20.000. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan dan beban ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu pengecer di Balikpapan Timur mengaku kesulitan mendapatkan stok gas LPG 3 kg dengan harga normal. Kondisi ini dipicu oleh distribusi yang tidak merata dan pengawasan yang dinilai kurang optimal.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa penyebab utama melonjaknya harga gas LPG 3 kg adalah kendala dalam distribusi. “Harga resmi ke pangkalan sudah sesuai aturan, sekitar Rp19.000 sampai Rp20.000. Namun karena kelangkaan, barang banyak yang beredar di pengecer dengan harga jauh lebih tinggi,” ungkap politisi dari PKS.
Distribusi LPG Kurang Terawasi, Harga Melonjak
Menurut Japar Sidik, pemerintah kota sebenarnya telah mengajukan usulan penambahan kuota LPG dari 19.000 metrik ton menjadi 30.000 metrik ton melalui Dinas Sumber Daya Mineral (SDM) dan Gubernur Kalimantan Timur. Namun, upaya ini belum sepenuhnya mengatasi persoalan kelangkaan karena pengawasan distribusi di tingkat pangkalan belum berjalan efektif.
“Kita sudah sampaikan ke Dinas Perdagangan agar pangkalan tidak menjual ke pengecer. Tapi praktik di lapangan masih ada pangkalan yang bermain,” tambah Japar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pengawasan ketat agar distribusi LPG tepat sasaran dan harga di lapangan bisa stabil kembali. “Kalau ada pengawasan ketat, pangkalan juga akan ragu menjual sembunyi-sembunyi ke pengecer,” tegasnya.
Aspirasi Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga
Selain menyuarakan masalah harga dan distribusi LPG, Japar juga mengangkat aspirasi terkait percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) di Balikpapan. Saat kunjungan ke DPR RI pada 27 Mei 2025 lalu, Japar meminta dukungan untuk pengawasan realisasi pembangunan jargas di enam kecamatan Balikpapan.
“Saat ini dari 242.000 sambungan rumah (SR) jargas, baru sekitar 16.000 yang terpasang, terutama di Balikpapan Utara dan Tengah. Kami dorong agar pembangunan jargas dilanjutkan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Surat Resmi Usulan Kuota LPG dan Jargas
Usulan penambahan kuota LPG dan percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga ini sudah disampaikan secara resmi oleh Wali Kota Balikpapan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral pada 24 April 2025. DPRD Kota Balikpapan bersama fraksi PKS berkomitmen untuk terus mengawal proses realisasi demi memastikan ketersediaan energi yang murah dan layak bagi masyarakat.
Dampak Kenaikan Harga LPG bagi Masyarakat
Kenaikan harga gas LPG subsidi ini tentu sangat memberatkan warga, khususnya keluarga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada tabung melon untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kelangkaan juga mendorong praktik penimbunan dan penjualan gas dengan harga mahal oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas dengan harga normal, sehingga terpaksa membeli dengan harga jauh lebih tinggi. Kondisi ini memicu keresahan dan menuntut perhatian pemerintah agar segera mengatasi persoalan distribusi dan pengawasan.
Kenaikan harga gas LPG 3 kg hingga Rp60 ribu per tabung di Balikpapan menjadi sinyal serius perlunya pengawasan distribusi LPG yang lebih ketat dan penambahan kuota agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau. Aspirasi pembangunan jaringan gas rumah tangga juga harus menjadi prioritas agar alternatif energi murah dapat menjangkau lebih banyak warga.
Anggota DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, dinas terkait, dan masyarakat untuk mengawal distribusi LPG serta percepatan pembangunan jargas. “Kami akan terus mengawal agar energi murah dan layak dapat dinikmati seluruh masyarakat Balikpapan,” pungkasnya.
