JAKARTA - Kondisi Pelabuhan Ketapang kembali diuji. Setelah dua hari sempat lancar, arus kendaraan logistik menuju Bali harus kembali tertahan akibat berkurangnya jumlah kapal dan aturan pembatasan muatan. Truk-truk logistik pun mengular hingga keluar area pelabuhan, memperlihatkan betapa rentannya sistem transportasi antarpulau jika tidak didukung armada dan regulasi yang memadai.
Truk Logistik Menumpuk Sejak Minggu Malam
Kemacetan di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang mulai terjadi sejak Minggu malam, 20 Juli 2025. Antrean kendaraan, khususnya truk logistik, tampak mengular ke arah utara pelabuhan, mencapai panjang sekitar dua kilometer hingga depan Terminal Sri Tanjung.
“Kemacetan terjadi sejak Minggu malam, trenya memang seperti itu. Truk dengan muatan logistik mengejar waktu Senin pagi harus tiba di Bali. Jumlah kapal di LCM belum normal, kondisi ini yang memicu kemacetan,” jelas Sunoto, Ketua Pedagang Asongan Ketapang.
Tingginya volume kendaraan yang menyeberang tak sebanding dengan jumlah kapal yang tersedia. Hal itu turut memperlambat pergerakan kendaraan, terutama truk besar dan tronton yang harus mengantre lebih lama.
Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Kerja Ketapang, Bayu Kusumo Nugroho, menyebutkan bahwa jumlah kapal yang melayani di dermaga LCM memang berkurang drastis dibandingkan hari sebelumnya.
“Sehari sebelumnya ada sembilan kapal yang beroperasi di Pelabuhan LCM, kemarin (21/7) hanya lima kapal,” kata Bayu.
Kelima kapal yang tetap beroperasi adalah KMP Agung Samudera XVIII, KMP Karya Maritim I, KMP Jambo VI, KMP Samudera Perkasa I, dan KMP Samudera Utama. Sementara empat kapal lain seperti KMP Tunu Jaya 3888, KMP SMS Swakarya, KMP Trisakti Elfina, dan KMP Perkasa Prima 5 tidak berlayar karena menjalani masa istirahat.
“Sebagian kapal yang sudah bertugas beristirahat karena terus-menerus beroperasi,” tambah Bayu.
Armada Berkurang, Pembatasan Muatan Diberlakukan
Selain pengurangan jumlah kapal, kemacetan juga diperparah oleh kebijakan pembatasan muatan kapal yang beroperasi. Setiap kapal kini hanya boleh mengangkut maksimal 75 persen dari kapasitas muatan penuhnya.
“Biasanya tronton satu kapal bisa sembilan. Dengan aturan baru, maksimal hanya enam tronton. Ini yang menyebabkan kendaraan tidak bisa maksimal,” ungkap Firman, salah satu Anak Buah Kapal (ABK).
Dampaknya, banyak kendaraan logistik yang tidak terangkut dan harus mengantre lebih lama. Hingga Senin malam pukul 19.00 WIB, antrean masih terlihat dari Pelabuhan LCM Ketapang hingga depan Depo Pertamina Tanjung Wangi, sekitar satu kilometer dari lokasi pelabuhan.
Situasi semakin kompleks dengan adanya pengendara truk yang melanggar antrean. Hal ini turut memperparah kemacetan yang seharusnya bisa dikendalikan lebih baik.
“Ada beberapa kendaraan yang ngeblong sehingga ikut menyebabkan arus kendaraan terhambat. Seharusnya mereka mengikuti perintah kita,” tegas Kapolsek KP3 Tanjung Wangi, AKP Bambang Damono.
Bayu menambahkan, “Jumlah kapal masih kurang untuk mengangkut kendaraan logistik. Untuk kendaraan pribadi yang menyeberang lewat dermaga MB tetap lancar.”
Ketergantungan Tinggi pada Kapal dan Regulasi Fleksibel
Kondisi ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan sistem logistik Jawa-Bali terhadap kelancaran operasional kapal penyeberangan. Saat satu faktor terganggu, baik itu jumlah kapal maupun kebijakan teknis di pelabuhan, efeknya langsung terasa pada ribuan kendaraan yang hendak melintas.
Meski dermaga MB masih berjalan normal dan mampu melayani kendaraan pribadi dengan lancar, dominasi kendaraan logistik yang harus menyeberang lewat dermaga LCM menjadikan titik tersebut sebagai titik rawan kemacetan.
Penanganan yang lebih terstruktur, baik dari sisi rotasi kapal maupun manajemen antrean kendaraan, diperlukan untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Apalagi, lalu lintas logistik bukan hanya soal waktu tiba, tetapi juga soal ketepatan pengiriman barang yang menyangkut aktivitas ekonomi di Pulau Bali.
