JAKARTA - Harga jagung yang tak kunjung menembus batas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) membuat petani di Kabupaten Simalungun terus dirundung keresahan. Meskipun menjadi komoditas andalan pertanian, harga jual jagung di wilayah ini justru masih rendah dan hanya cukup menutupi ongkos produksi.
Keluhan terus mengemuka dari para petani jagung di berbagai kecamatan Kabupaten Simalungun. Pada musim panen tahun ini, harga beli jagung dari gudang belum mampu menyentuh angka HPP sebesar Rp5.500 per kilogram (kg) seperti yang telah ditetapkan pemerintah.
Justru yang terjadi, harga jual jagung berkisar antara Rp4.500 hingga Rp4.900 per kg, jauh dari harapan petani yang mengandalkan komoditas ini sebagai sumber penghasilan utama.
"Harga gudang Rp4.500 per kilogram. Sejauh ini, di tahun 2025 belum menyentuh harga Rp5.500 per kilogram. Tahun 2024 kemarin sempat dibeli harga Rp5.000 per kilogram, tahun ini belum,” ujar Sriati (38), petani asal Nagori Bosar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa, Rabu (23/7/2025).
Sriati mengaku hasil panen tahun ini cukup baik dari sisi kuantitas. Namun, kondisi pasar yang belum stabil membuat harga jual anjlok, sehingga pendapatan tidak bisa maksimal. Situasi ini memaksa petani hanya mampu mengembalikan biaya operasional, tanpa memperoleh laba.
Tak Ada Keuntungan, Hanya Balik Modal
Kondisi serupa dialami Dundung (40), petani dari Mariah Hombang. Ia menyebut harga jual jagung di daerahnya berada di angka Rp4.900 per kg, hanya selisih tipis dari biaya produksi yang harus ditanggungnya sejak awal masa tanam.
"Harga tersebut hanya cukup untuk menutup biaya produksi, seperti biaya pengolahan lahan, obat-obatan, pupuk, hingga ongkos panen," ucap Dundung.
Kondisi harga yang tak berpihak ini membuat para petani di Simalungun sulit untuk meningkatkan taraf hidup atau memperluas lahan pertanian. Alih-alih untung, mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengurangi luas tanam di musim berikutnya apabila kondisi harga masih tak membaik.
HPP Masih Jadi Harapan
Pemerintah memang telah menetapkan HPP sebesar Rp5.500 per kg untuk jagung, namun hingga saat ini, harga tersebut belum juga terwujud di tingkat petani. Para petani berharap langkah nyata segera diambil agar HPP benar-benar bisa berlaku di lapangan.
"Kami menyambut baik kabar bahwa pemerintah akan menerapkan HPP untuk jagung, tapi realisasinya belum terasa. Kami harap pemerintah benar-benar hadir untuk melindungi harga hasil panen kami," ujar Sriati.
Petani juga mendesak agar lembaga seperti Bulog atau BUMN lain yang ditunjuk pemerintah segera melakukan penyerapan hasil panen secara langsung dengan harga sesuai HPP. Dengan begitu, harga di pasar tidak lagi dipermainkan tengkulak atau pihak gudang.
Selama ini, petani hanya bisa menjual hasil panennya ke gudang atau pengepul yang menentukan harga berdasarkan kondisi pasar, bukan HPP.
Ancaman Produktivitas Menurun
Jika harga jagung tetap rendah dan tidak sesuai dengan beban produksi yang terus meningkat, para petani khawatir akan terjadi penurunan semangat untuk bertani. Beberapa bahkan mempertimbangkan untuk beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan atau tidak menanam sama sekali di musim mendatang.
Mereka juga mengingatkan bahwa kondisi seperti ini bisa berdampak pada ketersediaan pasokan jagung nasional jika terus berlarut. Sebab, Kabupaten Simalungun termasuk salah satu daerah dengan kontribusi signifikan terhadap produksi jagung di Provinsi Sumatera Utara.
Harapan dari Lapangan
Keluhan petani ini menggambarkan betapa pentingnya pengawasan dan intervensi harga oleh pemerintah. Dengan biaya produksi yang tidak murah, petani merasa perlindungan terhadap harga jual menjadi hal yang sangat mendesak.
Mereka berharap tidak hanya mendengar janji atau kebijakan di atas kertas, namun juga merasakan langsung dampaknya melalui harga beli yang sesuai standar pemerintah.
"Kalau pemerintah sudah tetapkan HPP, ya seharusnya itu yang berlaku di lapangan. Jangan kami dibiarkan rugi terus," tutup Dundung.
